harapanrakyat.com,- Kanwil Kemenkumham Jabar menghadiri Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada 8-11 Desember.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ave Maria Sihombing, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Zaki Fauzi Ridwan, dan staf lainnya.
Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antar penyelenggara layanan AHU di pusat dan daerah. Tema acara adalah “Akselerasi Layanan AHU untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”
Baca Juga: Kakanwil Tes Langsung Wawancara dan Keterampilan Peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Jabar
Kegiatan ini juga sebagai apresiasi kepada Kantor Wilayah dan UPT Ditjen AHU atas pencapaian dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Direktur Jenderal AHU, Widodo, mengungkapkan harapannya agar program Ditjen AHU dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung peningkatan PNBP.
Pada 2024, Ditjen AHU berhasil mencapai berbagai target, termasuk penyelesaian lebih dari 13 juta permohonan layanan hukum.
Selain itu, Ditjen AHU juga mencatatkan capaian luar biasa dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Keberhasilan ini mencerminkan pengelolaan sumber daya negara yang efisien.
Ditjen AHU juga aktif di berbagai bidang hukum internasional dan memperkenalkan kebijakan yang mendukung pembangunan Indonesia.
Ditjen AHU juga meraih beberapa penghargaan, termasuk dalam penagihan pajak dan kepatuhan layanan publik. Semua pencapaian ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.
Menjelang 2025, Ditjen AHU akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan. Termasuk mengoptimalkan fungsi BHP dan mendorong pemerataan notaris di seluruh Indonesia.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, memberikan apresiasi kepada Ditjen AHU atas dedikasinya. Ia pun mengingatkan Ditjen AHU untuk selalu mengedepankan pelayanan prima serta meningkatkan layanan digital.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Jabar Lantik 106 Notaris Wilayah Jawa Barat
Menteri Hukum juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan dan pengelolaan layanan hukum yang transparan dan adil untuk kemajuan bangsa. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
