harapanrakyat.com,- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajari para istri nelayan di Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka usaha pengolahan ikan.
Caranya, yaitu dengan mengadakan kegiatan bimtek atau bimbingan teknis kewirausahaan dan akses pembiayaan.
Kegiatan bimtek ini merupakan komitmen KKP dalam upaya memperkuat ekonomi pesisir.
Baca Juga: Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono Siapkan Antisipasi Tata Kelola Impor Garam
Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono mengatakan, bahwa kegiatan tersebut juga salah satu bentuk dukungan akan program Ekonomi Biru.
Sehingga, dengan adanya bimtek yang mengajarkan istri nelayan di Bantul membuka usaha pengolahan ikan, ia pun optimis program tersebut bakal memacu kinerja UMKM lebih meningkat dan merata.
“Lewat program ini, kami imbau agar para nelayan untuk berkelompok masuk dalam koperasi. Sehingga kemudian bisa mendapat tambahan kuota tangkapan,” katanya belum lama ini.
Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo mengatakan, kegiatan bimtek tersebut diikuti 100 peserta.
“Semuanya adalah perempuan yang merupakan keluarga dari nelayan,” katanya dalam keterangan tertulisnya Kamis di Jakarta (5/12/2024).
Menurutnya, bahwa perempuan dapat menjadi tulang punggung ekonomi keluarga nelayan.
“Sehingga mereka bisa diberdayakan, dengan berwirausaha dan membuka peluang pendapat baru bagi keluarga sebagai sumber utama,” ujarnya.
Sementara itu, menurut data KUSUKA sampai Juli 2024, ada kurang lebih 3,02 juta pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.
Terdiri dari 1.32 juta nelayan, pembudidaya 1,36 juta, pengolahan 86 ribu, pemasar 280 ribu, dan 18,3 ribu petambak garam.
“Jadi suami atau ayah melaut, sedangkan istri mengolah hasil perikanan jadi suatu produk. Ini bisa memperkuat ekonomi keluarga,” kata Budi.
PDSPKP Sosialisasikan Cara Buka Usaha Pengolahan Ikan
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan PDSPKP Catur Sarwanto, dalam kegiatan tersebut mensosialisasikan proses pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Menurutnya, NIB adalah pondasi utama dari berbagai usaha di Indonesia. Sehingga dengan sosialisasi tersebut, peserta bisa mengetahui cara dan proses pengajuannya, dan tidak menemukan kendala.
“Jika mau mengembangkan usahanya, ya tinggal menyesuaikan izin lanjutannya. Jadi tidak usah dari awal lagi izinnya, sebab NIB-nya sudah pas,” jelasnya.
Dalam Bimtek tersebut, ia juga menyampaikan soal akses permodalan bagi UMKM, seperti yang ingin membuka usaha pengolahan ikan. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit ultra mikro (Umi) dan skema pembiayaan lainnya.
“Masalah utama biasanya soal permodalan. Kita sampaikan beberapa akses permodalan yang bisa diajukan oleh mereka. Ini komitmen pemerintah mendampingi rakyat,” tandasnya.
Baca Juga: KKP Siap Pasok Ikan Berkualitas untuk Program Makan Bergizi Gratis
Selain sosialisasi, dalam bimtek tersebut juga didatangkan Unit Pengolah Ikan (UPI), yang sudah jatuh bangun berbisnis pengolahan ikan. UPI ini bisa menjadi inspirasi para istri nelayan.
“Kami ingin motivasi datang dari yang sudah sukses. Karena setiap orang berhak untuk sukses,” ujarnya.
Kegiatan bimtek ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Komisi IV Titi Hediati Soeharto. Kegiatan ini bisa menjadi solusi bagi nelayan, yang selama ini kesulitan modal dan yang ingin membuka usaha pengolahan ikan.
“Di sini kita mengajarkan kepada mereka bagaimana mengakses permodalan untuk usaha. Kemudian, mengolah hasil tangkapan agar awet dan tidak cepat busuk, serta bisa bersaing di pasar,” tandas Titi. (Rizal/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
 mengajari para istri nelayan di Bantul, Provinsi Yogyakarta, membuka usaha pengolahan ikan.){kind=link}