harapanrakyat.com,- Sejumlah massa menggelar aksi demo di Jalan KHZ Mustafa, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (2/12/2024). Demo tersebut bertepatan saat KPU Kota Tasikmalaya mengadakan rapat pleno hasil Pilkada di Hotel Grand Metro.
Selain membakar ban, massa juga menyampaikan orasinya yaitu protes terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada serentak 2024.
Baca Juga: Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya Paling Brutal, dari Pengusaha oleh Rakyat untuk Kekuasaan
Paling disoroti praktik money politics atau politik uang, yang disebut-sebut terstruktur dan masif di beberapa wilayah.
Korlap aksi, Dadi Abidara menyebut bahwa pelaksanaan Pilkada Kota Tasikmalaya cacat hukum. Pasalnya adanya indikasi politik uang yang terstruktur dan masif. Sehingga menurutnya dugaan praktik uang tersebut telah merusak integritas proses pemilu.
“Siapapun yang menang atau dilantik, tidak menjadi masalah bagi kami. Namun, proses pilkada ini sudah dinodai oleh praktik kotor tersebut,” ungkapnya.
Alasan Menolak Rapat Pleno Hasil Pilkada di Kota Tasikmalaya
Lanjutnya menambahkan, bahwa pelanggaran serupa tidak pernah terjadi dalam pilkada sebelumnya. Bahkan Bawaslu pun pernah mengakui adanya indikasi uang, meskipun tindak lanjutnya hingga kini masih menjadi tanda tanya besar.
Oleh karena itu, pihaknya yang mengaku atas nama rakyat Tasikmalaya, melawan ketidakadilan dan kelalaian penyelenggara pemilu.
“Bawaslu sempat menyatakan ada indikasi politik uang dalam aksi sebelumnya. Tapi faktanya, sampai hari ini kami tidak tahu apakah ada rekomendasi atau langkah konkret yang diambil,” katanya.
Pihaknya secara tegas menolak hasil Pilkada 2024, karena adanya pelanggaran yang sangat terstruktur dan masif.
Menurutnya bukan soal siapa yang menang, tetapi soal proses yang sudah tidak adil dan merusak kepercayaan masyarakat.
“Tetapi kami pun tidak memiliki kapasitas untuk menjegal atau membatalkan hasil rapat pleno Pilkada. Namun kami hanya berusaha menyampaikan aspirasi dan temuan di lapangan, sebagai bentuk perlawanan terhadap indikasi campur tangan oligarki dalam menentukan hasil pilkada,” tegasnya.
Baca Juga: Terkait Dugaan Pelanggaran di Pilkada Kota Tasikmalaya, KPU: Tunggu Rekomendasi Bawaslu
Ia mengaku akan tetap mengawal proses tersebut sampai selesai. Lantaran ingin memastikan, bahwa demokrasi di Kota Tasikmalaya tidak terus tercoreng oleh praktik-praktik kotor.
“Gelombang protes ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu, untuk menjaga integritas dan transparansi di masa mendatang,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
.){kind=link}