Anggota DPRD Jabar periode 2024-2029 dari Fraksi PKB Maulana Yusuf Erwinsyah mendesak pemerintah menurunkan angka pengangguran di Jabar.
Sesuai data dari BPS tahun 2024, angka pengangguran terbuka Jabar paling tinggi di Indonesia mencapai 1.888.287.
Sedangkan angka pengangguran putus asa Jabar sesuai data Kemnaker 2024, mencapai 280.567 dengan posisi yang paling tinggi di Indonesia.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Naik, Anggota DPRD Jabar Ini Soroti Masalah Pengangguran
Menurutnya, banyak faktor dan dinamika dalam persoalan ini. Namun, masih ada harapan untuk menekan agar angka ini bisa turun.
Langkah Turunkan Angka Pengangguran
Pemerintah, kata Maulana, perlu memperkokoh lagi sinergitas di dunia pendidikan, dunia kerja serta pelatihan keterampilan.
Karena itu, perlunya kurikulum yang relevan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri.
“Sebagai contoh, pemerintah harus memperluas lagi program pelatihan yang berbasis teknologi. Apalagi sekarang kita di era revolusi industri 4.0,” katanya, Jumat (10/1/25).
Kemudian, untuk menuntaskan masalah pengangguran adalah dengan mendorong sektor UMKM lebih kuat lagi.
Sebab, menurutnya dengan populasi Jabar yang begitu besar, terdapat potensi pasar lokal yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis UKM.
Sehingga, Pemda yang ada di Jabar harus memberikan pendampingan lebih aktif lagi, memberikan akses modal serta memberikan pelatihan agar UMKM bisa lebih berkembang, sehingga nantinya lapangan pekerjaan semakin banyak.
Tak hanya itu, kata Maulana Yusuf, Jabar yang memiliki potensi wisata yang begitu besar juga bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka pengangguran.
Sektor ini, menurutnya bisa menjadi penggerak ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan pengelolaan wisata yang baik, dapat menciptakan peluang-peluang kerja untuk masyarakat, seperti di sektor transportasi, penginapan, kuliner dan lainnya.
Pentingnya Perlindungan Hak Pekerja dan Kolaborasi
Maulana Yusuf menambahkan, untuk mengurangi angka pengangguran selanjutnya adalah pemerintah harus memperhatikan nasib para pekerja, terutama dari sisi hak mereka.
Kemudian, pemerintah juga harus terus memastikan perusahaan di berbagai daerah patuh terhadap regulasi yang ada. Termasuk juga memperkuat kebijakan yang pro terhadap para pekerja.
“Caranya, perusahaan yang melanggar hak pekerja harus diawasi secara intensif. Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif untuk perusahaan yang mana bisa melaksanakan peraturan pemerintah dengan baik,” jelasnya.
Yang tidak kalah penting, sambungnya, kolaborasi semua pihak dalam menangani masalah ini untuk mencari solusi yang tepat dan nyata.
Sebab, pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri memecahkan persoalan ini, apalagi pengangguran bukan hanya sekadar angka di atas kertas, namun sebuah realitas yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
“Jika semuanya bergerak, tentu saja Jabar yang sebelumnya adalah provinsi yang memiliki predikat angka pengangguran tertinggi menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Maka dari itu, saya mengajak untuk memulai langkah kecil menuju perubahan yang besar,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)
