harapanrakyat.com,- Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat merespon sejumlah rencana besar Walikota terpilih salah satunya terkait rencana membangun Citanduy Water Way.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan mengatakan, terkait rencana Citanduy Way terdapat beberapa aspek yang harus disiapkan oleh pemerintah kota sebelum merealisasikan rencana pembangunan tersebut.
Menurutnya, yang pertama harus disiapkan oleh pemerintah kota untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut yaitu menyiapkan regulasi. Tujuannya agar pembangunan yang ada berjalan sesuai aturan yang tepat dan sasaran yang tepat
Kemudian melakukan sinkronisasi agar rencana pembangunan tersebut selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), visi-misi, RPJMD dan menyiapkan rencana detail tata ruang atau RDTR.
Baca Juga: Aktivis Kota Banjar Soroti Rencana Walikota Terpilih Bangun Citanduy Waterway dan Rest Area
“Regulasinya harus disiapkan sehingga seluruh pembangunan yang ada itu berdasarkan regulasi yang tepat dan sasaran yang tepat,” kata Cecep kepada wartawan, Jumat (25/2/2026).
Lanjutnya menyebut, selain aspek regulasi, pemerintah kota juga harus memastikan dari mana sumber anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut.
Anggaran Citanduy Water Way Kota Banjar Perlu Dana Besar
Ia meyakini untuk pembangunan Citanduy Water Way menjadi ikon di Banjar membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sementara kemampuan APBD Kota Banjar yang dimiliki saat ini tidak akan mencukupi.
Sebab itu, pihaknya menyarankan untuk merealisasikan program tersebut, Walikota terpilih dan perangkat daerah perlu mencari anggaran. Baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan mencari investor.
Adapun untuk APBD Kota seperti yang disampaikan Walikota terpilih, digunakan untuk hal yang sifatnya urgen menyangkut kepentingan daerah. Seperti penanganan kesejahteraan masyarakat, sosial dan kebutuhan penting lainnya.
“Nah, hal besar seperti ini diharapkan pemerintah bersama perangkat daerah mencari investor atau mencari APBD dari provinsi atau pemerintah pusat,” katanya.
Baca Juga: Bappelitbangda Kota Banjar Bakal Sinkronisasi Agenda Walikota Terpilih Citanduy Water Way
Lebih lanjut ia mengatakan, selain dua aspek tersebut pembangunan yang dilakukan juga harus betul-betul berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Bahkan juga pada pendapatan daerah.
Sehingga apa yang sekarang ini menjadi perdebatan apakah memprioritaskan pembangunan dahulu atau kesejahteraan bisa berjalan secara simultan.
Hal ini karena menurutnya setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus dipastikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah harus dipastikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu penting dan ini yang akan kami kawal di Komisi 3,” tandasnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
