harapanrakyat.com,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran, Asep Noordin, meminta pengawasan terhadap pendapatan dari retribusi pariwisata lebih ditingkatkan. Hal itu untuk mencegah terjadinya kebocoran.
Karena, penarikan retribusi atau tiket masuk secara manual berpotensi terjadinya kebocoran, sehingga perlu dilakukan digitalisasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus menyiapkan alat dan juga sistemnya dari sekarang sebagai upaya perbaikan dalam hal penarikan retribusi daerah.
Selain diarahkan untuk digitalisasi, petugas (penarik retribusi) juga harus ada rolling. Baik tempat maupun grupnya. “Jadi kita ini mengawasi sumber daya manusianya, juga strategi layoutnya,” kata Asep Noordin, Rabu (29/1/2025).
Menurutnya, dalam waktu-waktu tertentu seperti long weekend atau libur hari-hari besar harus ada pengawasan langsung. Baik dari Bapenda maupun Inspektorat untuk mencegah adanya kebocoran.
Baca Juga: DPRD Pangandaran Usulkan 4 Buah Raperda Inisiatif, Apa Saja?
Lanjutnya mengatakan, kebocoran retribusi pariwisata ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Seperti wisatawan yang masuk tanpa tiket, atau dari hal-hal lainnya.
Oleh karena itu, selain penarikan retribusi yang harus serba digital, model pintu masuk (gate) juga harus diperbaharui.
“Minimal seperti pintu masuk utama (Pantai Barat), yang mana ada khusus gate untuk motor wisata, motor warga. Kemudian ada untuk mobil warga, juga tentunya mobil wisatawan. Jadi infrastrukturnya juga harus disiapkan,” jelas Asep Noordin.
Jika tidak diubah ke model seperti itu, maka akan sulit untuk memilahnya. “Mau tidak mau ini yang harus dilakukan. Karena gate ini merupakan mukanya objek wisata, bentuknya juga harus bagus,” tambahnya.
Ia pun menegaskan bahwa sudah saatnya Kabupaten Pangandaran berbenah dalam hal pendapatan. Kalau penataan kawasan saat ini sudah lebih baik. (Jujang/R3/HR-Online/Editor: Eva)
