harapanrakyat.com,- Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN), membahas dampak kebijakan ekonomi Donald Trump yang merupakan Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia. Pertemuan pembahasan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti berbagai potensi perubahan ekonomi global akibat kebijakan Trump. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Septian Hario Seto, menekankan perlunya strategi antisipatif agar Indonesia tetap kompetitif. Kebijakan tarif dan imigrasi dari AS berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia.
Baca Juga: DPR Dorong Pembahasan Regulasi Pembatasan Internet untuk Anak
Indonesia harus menyiapkan strategi untuk mengantisipasi dampak kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Septian Hario Seto menyebut, bahwa kebijakan tarif dan imigrasi AS dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia.
“Kami mengkaji bagaimana tarif dan kebijakan imigrasi AS berdampak pada ekonomi Indonesia. Pemerintah harus siap menghadapi tantangan maupun peluang dari kebijakan tersebut,” ujar Seto.
DEN Ungkap Kebijakan Ekonomi AS dalam Ketidakpastian
Sementara itu, anggota DEN lainnya, Muhammad Chatib Basri mengungkapkan, bahwa ketidakpastian ekonomi AS masih tinggi. Beberapa posisi kabinet pemerintahan Trump belum terisi, sehingga kebijakan ekonomi Amerika Serikat masih bisa berubah sewaktu-waktu.
Salah satu risiko terbesar bagi Indonesia, adalah potensi peningkatan inflasi dan suku bunga di AS. Jika inflasi naik, The Fed kemungkinan akan mempertahankan atau menaikkan suku bunga. Kondisi ini dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Jika suku bunga di AS tetap tinggi, Indonesia harus bersiap menghadapi dampaknya pada stabilitas ekonomi. Selain itu, penguatan dolar AS juga bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah,” jelas Chatib Basri.
Reformasi Struktural untuk Daya Saing Ekonomi
DEN merekomendasikan percepatan digitalisasi melalui GovTech, agar birokrasi lebih efisien dan investasi lebih mudah masuk.
“Bapak Presiden mendukung percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Dengan GovTech, hambatan perizinan bisa berkurang dan iklim investasi menjadi lebih baik,” ungkap Chatib Basri.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hentikan Impor Pangan, Komitmen Swasembada di Tahun 2025
Selain itu, kebijakan tarif AS terhadap China membuka peluang bagi Indonesia. Dengan tarif impor 10 persen untuk produk China, banyak investor mencari negara alternatif untuk produksi. Indonesia berpotensi menarik lebih banyak investasi jika iklim bisnisnya kondusif.
“Indonesia bisa mengambil peluang dari relokasi produksi akibat kebijakan tarif AS terhadap China. Namun, stabilitas kebijakan dan kepastian hukum tetap menjadi faktor utama dalam menarik investasi,” tambah Chatib Basri.
DEN menegaskan, bahwa reformasi ekonomi harus terus dilakukan, agar Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini. Stabilitas ekonomi, kepastian kebijakan, dan reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika ekonomi global. (Feri Kartono/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
 terhadap Indonesia.){kind=link}