harapanrakyat.com,- Niat hati Ingin memberikan masukan dan solusi di tengah efisiensi anggaran terhadap beberapa dinas di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Aliansi Aktivis Rakyat Menggugat Tasikmalaya (ALARM) walk out saat audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (28/2/2025).
Mereka meninggalkan ruangan lantaran sejumlah kepala dinas terkait tidak hadir dalam audiensi tersebut. ALARM rencananya akan melakukan aksi demo supaya kepala dinas terkait bisa hadir dan mendengarkan masukan serta ide yang mahasiswa miliki.
Korlap audiensi Rendi Rizki Sutisna mengatakan, kedatangannya itu untuk audiensi dengan mengusung diskusi tentang langkah strategis pemerintah kabupaten terhadap pembangunan di Tasikmalaya dengan dampak efisiensi anggaran.
“Namun yang kami undang tidak hadir satupun. Terpaksa kami walk out saat audiensi di Kantor DPRD. Sebelumnya kami sudah mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Kadis Kesehatan, Kadisparpora, Kadishubkominfo, Kepala Dinsos, Kepala Puptrlh, Kepala Kesbangpol. Serta Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya,” kata Rendi.
Baca Juga: Audiensi ke DPRD Tasikmalaya, Fortal dan Jawara Bakal Lapor ke APH Soal BPNT
ALARM Undang Dinas Terkait untuk Audiensi di Kantor DPRD Tasikmalaya
Pihaknya sengaja mengundang dinas-dinas terkait. Karena berdasarkan kajian mahasiswa, dinas tersebut akan terkena imbas dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Karena memang melihat akses pendidikan dan pembangun di Kabupaten Tasikmalaya yang belum merata. Melihat dinas-dinas terkait yang menjadi penopang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya,” ujarnya.
Namun, lanjut Rendi, pihaknya kecewa karena para kepala dinas yang telah diundang tidak hadir satupun saat audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
“Mereka tidak hadir sehingga kami akan melakukan aksi demonstrasi dan meminta kepala dinas tersebut untuk memberikan data per dinas terkait data 50 persen yang di efisiensi,” ujarnya.
Rendi menegaskan, seharusnya para pejabat yang diundang berterima kasih kepada pihaknya yang akan memberi masukan solusi terhadap imbas efisiensi anggaran. Serta memperjuangkan hak dinas-dinas terhadap pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.
“Tapi kami malah kecewa dan kami akan terus mengawal isu tinjau ulang efisiensi anggaran,” pungkas Rendi. (Apip/R3/HR-Online/Editor: Eva)
