harapanrakyat.com,- Serah terima jabatan (Sertijab) Walikota Tasikmalaya didemo mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).
Massa menuntut Walikota Tasikmalaya yang baru untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Tasikmalaya. Aksi berlangsung, saat rapat paripurna sertijab dan penyampaian pidato Walikota Tasikmalaya di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
Massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Mereka menerobos barikade polisi, sehingga berhasil merangsek masuk tepat di pagar pintu masuk Kantor DPRD Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Sejumlah Kadis Tak Hadir, ALARM Walk Out Saat Audiensi di Kantor DPRD Tasikmalaya
Walikota Tasikmalaya dan Wakil Walikota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan-Diky Chandra, DPRD beserta jajarannya pun langsung menghampiri massa aksi. Mereka diajak berdiskusi.
Walikota dan Wakilnya duduk lesehan di tengah jalan raya, sementara mahasiswa memaparkan persoalan yang ada di Kota Tasikmalaya.
Korlap Aksi, Agus Salim mengatakan, pihaknya ingin Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya yang baru bisa menyelesaikan segudang masalah yang ada di Kota Tasikmalaya.
“Tuntutan kami ada 10 poin salah satunya polemik sampah, hingga parkir liar, tambang ilegal yang perlu ada ketegasan Walikota Tasikmalaya yang baru,” ungkapnya di lokasi Selasa (4/3/2024).
Agus berharap tagline Viman ‘Harapan Baru Tasik Mau’ menjadi kenyataan. “Bukan menjadi kenyataan palsu Tasik Bau atau Tasik Halu,” katanya.
“Oleh karena itu, kami juga mengingatkan dan mendorong bersama-sama untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan fungsi Walikota,” tambahnya.
Sementara itu, Walikota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan memastikan seluruh perangkat daerah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Tasikmalaya.
“Saya bersama Wakil Walikota Tasikmalaya akan berkomitmen melakukan reformasi birokrasi, agar segala permasalahan yang ada dapat dibenahi secara bertahap,” terangnya.
Baca Juga: Demo Indonesia Gelap di Tasikmalaya Ricuh
Selain itu Viman menyebut bahwa penempatan kepala dinas sesuai dengan kompetensinya. “Harapannya dengan penempatan kepala dinas yang sesuai kompetensi ini mampu meningkatkan kinerja dinas dalam menangani masalah yang ada,” tandasnya. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
