harapanrakyat.com – Masalah ego sektoral antara pusat dan daerah, masih menjadi penyakit birokrasi di Indonesia. Akibatnya, masyarakat pun menjadi bagian yang terdampak dari tumpang tindihnya berbagai kebijakan yang tidak tersinkronisasi.
Baca Juga : Wakil Ketua MPR RI Tegaskan Situs Purbakala Patiayam Harus Jadi Cagar Budaya Nasional
Anggota MPR RI Dadang M Naser mengatakan, hingga saat ini pihaknya menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah.
“Tadi ada interaksi dengan masyarakat bagaimana permasalahan di lapangan, bagaimana juga ego sektoral itu yang masih jadi penyakit birokrasi di Indonesia. Ego sektoral birokrasi ini masih menjadi masalah di berbagai sektor atau lembaga yang ada, pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa. Mereka merasa masing-masing memiliki kewenangan. Sinergitasnya yang mesti kita kuatkan. Makanya, muncul gagasan saya itu pentahelix,” ungkapnya.
Hal itu ia sampaikan seusai menggelar serap aspirasi di Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (21/4/2025). Kegiatan itu bertajuk Hubungan Pusat dan Daerah, Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Ia menegaskan, pentingnya tidak ada ego sektoral birokrasi pusat dan daerah ini agar pembangunan Indonesia terus berlanjut untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti soal pembangunan kehutanan yang carut-marut hingga mengakibatkan bencana alam, termasuk di Jawa Barat, hal itu perlu ada evaluasi.
“Alhamdulillah, kita sudah sinergi dengan Pak Gubernur Jawa Barat termasuk Bupati Bandung bersama-sama soal lingkungan ini. Termasuk sinergitas pusat dengan daerah terkait pembangunan pangan. Dengan demikian, cita-cita kemandirian pangan ini bisa terwujud khususnya di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat,” tuturnya.
Baca Juga : Sekjen Gerindra Ahmad Muzani Resmi Jadi Ketua MPR RI, Gantikan Bambang Soesatyo
Ia juga mengharapkan agar tidak ada ego sektoral birokrasi di bidang pertanian. Hal itu agar para petani Indonesia ini lebih makmur kedepannya. Demikian juga dengan kebijakan pola tanam pemanfaatan lahan hutan.
“Yang kurang baik (kebijakan pemerintah), kita evaluasi lagi agar kedepannya masyarakat juga tidak terkena dampak. Misalnya kerusakan hutan yang saat ini terjadi perlu ada sinergitas antara pusat hingga daerah termasuk desa untuk memperbaiki hutan rusak tersebut,” tuturnya. (Ecep/R13/HR Online)
