harapanrakyat.com – Persoalan ketersediaan lahan masih menjadi kendala pembangunan sekolah rakyat di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebab kondisi geografis dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, membuat permintaan lahan sulit terpenuhi.
Baca Juga : Pemkot Bandung Masih Tunggu Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB 2025/2026
“Kita diminta untuk menghibahkan 5 hektar. Tidak ada 5 hektar mah. Kita adanya maksimum 2 hektar,” ungkap Wali Kota Bandung, M. Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (22/4/2025).
Walau demikian, sebagai solusi, maka pembangunan sekolah rakyat akan menyesuaikan ketersediaan lahan dengan konsep gedung bertingkat. “Jadi kelihatannya gedungnya harus bertingkat. Terkait tanahnya tidak memenuhi, ya kita bahas aja,” ujarnya.
Ia menjelaskan program sekolah rakyat akan mengusung konsep satu atap. Sehingga semua jenjang pendidikan berada dalam satu kompleks. Sekolah ini khusus untuk keluarga penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga : Terkait Larangan Bawa Kendaraan Pribadi ke Sekolah, Wali Kota Bandung : Kita Kaji Dulu
“Sekolah rakyat itu satu atap semuanya. Ada khusus untuk mereka yang layak mendapatkan bantuan sosial. Pembangunannya semua oleh Kementerian Sosial, kita hanya menyediakan lahan,” katanya.
Lebih jauh, Kemensos memilah warga penerima manfaat dengan mengacu pada data resmi. “Itu ada di DTKS, ada PKH. Kita tunggu dulu datanya lengkap. Sampai sejauh ini Bandung termasuk yang terbaik untuk pengkinian data DTKS,” ujarnya.
Farhan menegaskan bahwa program sekolah ini berbeda dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). “Kalau RMP itu beda lagi. Masuknya ke dalam program RMP, bukan sekolah rakyat. RMP mah rata-rata sekolah swasta yang mesti menebus ijazah dan lain sebagainya,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)
