harapanrakyat.com,- BPBD Ciamis ungkap data terbaru terkait bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Ciamis. Khusus wilayah Kecamatan Purwadadi dan Lakbok totalnya mencapai 2078 hektar, Selasa (27/5/25).
Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani mengungkapkan, sesuai data yang masuk ke pihaknya per 27 Mei 2025, total kepala keluarga (KK) yang terdampak di Kecamatan Purwadadi sebanyak 337 KK. Dari jumlah tersebut, di antaranya Desa Purwajaya sebanyak 187 KK, Sidarahayu 49 KK, Karangpaningal 13 KK dan Sukamulya 88 KK.
Kemudian, untuk lahan yang terdampak banjir totalnya mencapai 1.239 hektar. Adapun rinciannya adalah Desa Sidarahayu 250 hektar, Purwajaya 300 hektar, Karangpaningal 290 hektar, Sukamulya 314 hektar, Kutawaringin 25 hektar, Pasirlawang 40 hektar dan Desa Purwadadi 20 hektar.
Jumlah Wilayah Lakbok yang Terdampak Banjir
Sementara itu, untuk wilayah Kecamatan Lakbok, luas terdampak banjir sebanyak 839 hektar. Sedangkan rinciannya Desa Sukanagara 210 hektar, Kertajaya 280 hektar, Kalapasawit 25 hektar, Tambakreja 60 hektar, Sidaharja 100 hektar, Sindangangin 150 hektar dan Puloerang 14 hektar. Adapun Desa Baregbeg, Cintaratu dan Cintajaya tidak ada laporan masuk terkait sawah maupun rumah yang terdampak banjir.
“Untuk jumlah pemilik sawah yang terdampak banjir per hari ini sebanyak 2511 orang, dan jumlah KK yang terkena banjir ada 164 KK,” terangnya.
Ia mengungkapkan, untuk penyelesaian banjir ini harus ada pembahasan lebih lanjut. Sebab ini menyangkut antar kabupaten dan kota. “Nanti kita akan rakor lagi dengan BBWS, dinas terkait serta kabupaten atau kota terkait,” singkatnya.
Sebelumnya, areal persawahan di Desa Sukamulya Kecamatan Purwadadi, Desa Puloerang, Sukanagara dan Desa Kertajaya Kecamatan Lakbok terendam banjir sejak 5 hari terakhir. Akibatnya tanaman padi mereka terendam dan terancam tidak bisa panen. Karena itu, mereka harus menanam lagi ketika banjir sudah surut.
Sementara itu, warga sekitar menyebut peristiwa banjir di wilayahnya sudah berlangsung cukup lama, yakni puluhan tahun. Lantaran sampai saat ini belum ada solusi, mereka berharap pemerintah segera turun tangan dan menangani masalah tersebut secara serius. (Muhafid/R6/HR-Online)
