harapanrakyat.com,- Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (8/5/2025) di ruang vidcon Bupati Ciamis. Rakor itu bertujuan untuk percepatan realisasi APBD tahun 2025.
Rakor ini tindak lanjut surat edaran Kemendagri tentang percepatan untuk realisasi pada pendapatan dan juga belanja daerah, APBD tahun 2025, lalu tentang mendorong pertumbuhan pada ekonomi, dan juga pembangunan serta pelayanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya didampingi oleh Asda III Setda Ciamis, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kepala BPKD untuk mengikuti rakor tersebut.
Rakor itu membahas sejumlah poin penting. Antara lain program MBG, kemudian pemanfaatan aset daerah dalam pembangunan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi). Termasuk sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak mendukung program MBG yang masuk dalam strategis nasional.
Baca Juga: Tinjau Rumah Ambruk di Ciharalang, Bupati Ciamis Berikan Bantuan Rutilahu
“Jadi dalam kegiatan rakor itu, kita diminta untuk membangun minimal 10 titik SPPG di wilayahnya masing-masing. Pemda juga harus proaktif dalam menyediakan lahannya, dan juga mendukung pendanaan pada pelaksanaan program MBG,” ujar Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Mendagri juga menekankan partisipasi pemerintah daerah sangat penting. Terutama dalam memberikan fasilitas, penyediaan lahan dan juga pendanaan program MBG baik dengan APBD maupun dengan dukungan APBN.
Mendagri juga meminta Pemda mendata aset yang dapat dimanfaatkan guna mempercepat proses administrasi. Pemda juga diminta untuk mendukung edukasi gizi serta pengelolaan limbah berbasis masyarakat.
Mengenai realisasi APBD, Pemkab Ciamis menunjukan kinerja yang cukup baik. Saat ini realiasi APBD Ciamis mencapai 36,94 persen melebihi rata-rata nasional untuk tingkat kabupaten yang hanya 18,31 persen. Atas capaian tersebut, Kabupaten Ciamis masuk sebagai salah satu daerah dari 20 kabupaten tertinggi dalam realisasi APBD se-Indonesia menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 7 Mei 2025. (Adv/Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
