harapanrakyat.com,- Pada Rabu (7/5/2025) kemarin, Komisi B DPRD Ciamis, Jabar, melaksanakan Rapat Kerja dengan pengelola parkir RSUD Ciamis dan Dinas Perhubungan terkait parkir di tepi jalan umum.
Ketua Komisi B H Awan Setiawan memimpin langsung rapat kerja tersebut. Namun disayangkan, pengelola parkir RSUD Ciamis justru tidak hadir, yang hadir justru Direktur RSUD. Melihat kondisi itu, Direktur Rumah Sakit diperbolehkan meninggalkan ruangan.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi B DPRD Ciamis H Awan Setiawan menyoroti terkait potensi pendapatan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Ciamis.
Menurutnya, ada beberapa lokasi parkir tepi jalan umum yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Seperti di Pasar Rajadesa, Pasar Rancah, Pasar Kawali, Pasar Banjarsari, Pasar Panumbangan, pasar Sindangkasih. Ditambah lagi di lokasi parkir tepi jalan di luar Food Court Alun-alun Ciamis.
Kata dia, Komisi B pernah melakukan cross cek dari lampu merah Ramona sampai apotek Kimia Farma (sebelum gedung DPRD). Pada malam Minggu, motor yang terparkir ada 537 unit dan mobil 35 unit. Itu tidak termasuk yang keluar masuk. Sedangkan hari biasa motor 133 unit dan mobil 26 unit.
“Dengan tarif motor Rp 2.000 dan mobil Rp 3.000 dikali jumlah kendaraan yang parkir, ini sudah bisa dihitung masuknya pendapatan ke kas daerah,” katanya.
Selain itu, pihaknya menyoroti kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum. Kebocoran lanjutnya, terjadi karena beberapa hal. Pertama, juru parkir banyak yang tidak sesuai dengan SK Kepala Dinas Perhubungan. “Kedua setoran tidak orientasi ke kendaraan parkir, tapi di paket sesuai kemampuan. Kata juru parkir, setoran ditentukan oleh pegawai Dishub,” jelas H Awan.
Kemudian, kebocoran pendapatan parkir terjadi akibat petugas parkir tidak memberikan karcis kalau tidak diminta. Ditambah lagi kurang jelasnya pembagian lahan parkir (luasannya).
“Padahal jika dikelola dengan baik dan tidak terjadi kebocoran, PAD dari parkir ini bisa 2 kali lipat dari target yang ditentukan tahun sebelumnya,” ungkap Awan.
Komisi B DPRD Ciamis Minta Tingkatkan Pengawasan Parkir
Dengan kondisi tersebut, pihaknya meminta Dinas Perhubungan agar meningkatkan pengawasan, baik ke juru parkir atau petugas yang diberi kewenangan menjadi koordinator lapangan. “Bila diperlukan, Komisi B akan senantiasa siap membantu pengawasan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi parkir,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, H. Awan juga membahas terkait dengan parkir berlangganan. Menurutnya, parkir berlangganan bisa dikatakan gagal. Lantaran pada proses pembuatan Perda-nya, potensi PAD dari parkir berlangganan diperkirakan bisa mencapai Rp 2-3 miliar per tahun.
“Namun ternyata sekarang hanya masuk Rp 160 jutaan. Bahkan target 2025 hanya Rp 150 juta. Sehingga ini perlu dilakukan penataan ulang sesuai konsep awal,” tegasnya.
Terkait dengan pengelolaan parkir di RSUD Ciamis, H Awan meminta pengelola parkir di RSUD agar menurunkan tarif parkir khusus kendaraan penunggu pasien. “Kita juga sarankan agar dilakukan peninjauan ulang MoU dengan pihak ketiga terkait oper alih perusahaan pengelola. Selain itu, lahan parkir mobil di depan RSUD yang dibiayai oleh APBD termasuk dikerjasamakan,” pungkas H Awan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Ciamis Dadang Mulyatna, berterima kasih kepada Komisi B DPRD Ciamis yang telah memberi masukan terkait pengelolaan parkir.
“Tentu itu menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja. Kolaborasi dari semua pihak, termasuk legislatif akan sangat membantu kami dalam menjalankan tugas,” ungkap Dadang.
Terkait dengan kebocoran, Ia menyatakan hal tersebut sebagai bahan evaluasi. Dalam rangka meminimalisir hal tersebut, pihaknya rutin melaksanakan pembinaan jukir. Kemudian memperbaharui kontrak kerja juru parkir, apabila tidak mencapai target maka akan diberhentikan.
“Termasuk kita juga menerjunkan pengawas lapangan, untuk mengawasi jukir agar tidak melakukan tindakan yang merugikan,” jelasnya.
Sementara terkait peningkatan PAD dari retribusi parkir, pihaknya akan memaksimalkan potensi-potensi lahan parkir. Bukan hanya parkir tepi jalan, tapi titik-titik lain seperti Taman Lokasana, Gedung IC, dan GGT akan kita maksimalkan dengan sistem gate,” tandas Dadang. (R8/HR Online/Editor Jujang)
