harapanrakyat.com,- Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Jawa Barat memberikan mandat kepada anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB Maulana Yusuf Erwinsyah. Mereka mempercayakan Maulana untuk memperjuangkan nasib lembaga pendidikan swasta yang perlu mendapatkan keadilan dari pemerintah.
Saat rapat FKKSMKS di SMK Merdeka, Kota Bandung, para kepala sekolah dari berbagai daerah di Jabar menyampaikan berbagai keluhan mereka. Apalagi kebijakan saat ini mereka anggap diskriminatif terhadap sekolah swasta, terutama SMK.
Maulana Yusuf mengatakan, keberadaan forum seperti ini sangat baik, terutama dalam mempraktikkan demokrasi di lingkungan pendidikan. Apalagi ini menjadi sarana untuk menyampaikan keresahan yang mereka alami.
“Beberapa bulan terakhir, berbagai kebijakan bidang pendidikan di Jabar merugikan sekolah swasta. Pasalnya, mulai dari distribusi bantuan yang mengalami ketimpangan serta tidak selarasnya kebijakan daerah dengan pusat,” katanya, Rabu (11/6/25).
Karena itu, Maulana yang juga sebagai wakil rakyat mengaku memiliki kewajiban untuk menjembatani harapan sekolah swasta yang selama ini luput dari sorotan dan perhatian.
Nasib Sekolah Swasta, Butuh Keadilan
Dalam forum tersebut, sambungnya, FKKSMKS meminta agar adanya penyamaan antara sekolah swasta dan negeri dalam hal bantuan, yakni BPMU dan BOPD. Kemudian, mereka juga meminta kepastian dari pemerintah soal tanggung jawab mereka dari kebijakan pembebasan ijazah yang menjadi sorotan publik.
“Forum ini juga meminta pemerintah menghapus Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau SPMD yang dinilai diskriminatif. Termasuk juga meminta agar program study tour dan kunjungan industri untuk SMK bisa berjalan lagi seperti semula,” imbuhnya.
Selain itu, kata Maulana, forum tersebut menyatakan secara tegas menolak terhadap kebijakan masuk sekolah yang terlalu pagi. Bahkan, mereka juga akan mengibarkan bendera setengah tiang saat HUT Jabar nanti apabila aspirasi mereka tidak terkabulkan.
“Soal ijazah seharusnya pemerintah jangan sampai lepas tangan. Soalnya ini berkaitan dengan hak dasar di dunia pendidikan serta reputasi lembaga pendidikan. Supaya tidak ada kegaduhan lagi, di sini harus ada kejelasan tanggung jawab antara sekolah, pemerintah hingga dinasnya,” terang Maulana.
Kemudian soal SPMB, pihaknya meminta agar sistemnya transparan. Jangan sampai SPMB ini menjadi ajang diskriminasi terselubung terhadap sekolah swasta.
Dari adanya penyampaian aspirasi para kepala sekolah ini merupakan sinyal peringatan untuk pemerintah. Sebab, jika kritikan datang dari dunia pendidikan, menandakan ada sesuatu yang genting dan perlu segera diselesaikan. “Bagi kami ini bukan hanya masalah anggaran, akan tetapi soal bagaimana keberlanjutan ekosistem di pendidikan kita,” ucapnya.
Dari amanat para kepala sekolah tersebut, Maulana berkomitmen untuk memperjuangkannya, apalagi ia adalah seorang wakil rakyat.
“FKKSMKS juga mendesak untuk bertemu secara resmi dengan Gubernur Jabar. Persoalan di sekolah swasta sudah begitu kompleks, sehingga jangan sampai berlarut-larut tanpa adanya dialog serta kebijakan yang berpihak kepada mereka,” pungkasnya. (Muhafid/R6/HR-Online)
