harapanrakyat.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merasa terkejut, karena Pemprov memiliki tunggakan BPJS Kesehatan ke kabupaten/kota. Tunggakan jaminan kesehatan itu mencapai Rp 300 miliar itu terjadi di era gubernur sebelumnya.
Baca Juga : Atalia Praratya Soroti Lunturnya Budaya Magrib Mengaji Hingga Pelayanan BPJS di Masyarakat
“Pemprov Jawa Barat ternyata punya tunggakan, utang BPJS Rp 300 miliar terhadap kabupaten/kota. Itu terjadi di tahun anggaran sebelum saya pimpin,” kata Rabu (11/5/2025).
Dengan adanya tunggakan BPJS Kesehatan oleh Pemprov Jawa Barat, Dedi sudah menyampaikan komplain ke Bappeda dan Dinas Kesehatan Jawa Barat. Sebab, sebelum ia terpilih menjadi gubernur, kondisi APBD Pemprov Jawa Barat cukup untuk membiayai hal itu. Namun, kepemimpinan saat itu lebih memprioritaskan dana hibah.
“Saya komplain ke teman-teman Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat. Kenapa sih dulu ketika punya uang fiskal yang sangat cukup, lebih banyak hibah daripada bayar kewajiban pemerintah, BPJS,” ujarnya.
Dedi menilai tunggakan BPJS Kesehatan merupakan hal yang berbahaya, karena berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, Dedi meminta agar hal ini harus terselesaikan.
Baca Juga : Sidak Pelayanan Kesehatan di RSHS, Pj Gubernur Jawa Barat: Keluarga Pasien Bisa Pakai Rangganis
“Ini rawan, kalau kabupaten kota tidak bayar, bisa stop pelayanannya. Ini akan segera saya ambil keputusan, itu kewajiban yang harus kami bayar. Ini problem,” tuturnya.
Ke depannya, belanja Pemprov Jawa Barat harus memprioritaskan pelayanan masyarakat dan menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan. Apabila hal itu sudah selesai, Pemprov Jawa Barat baru akan memberikan hibah.
“Makanya saya selalu mengkritisi, kenapa sih kita belanja hibah dulu. Padahal kewajiban pemerintah itu yang utama daripada belanja hibah,” katanya. (Reza/R13/HR Online/Editor-Ecep)
