harapanrakyat.com,- Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan audiensi dengan Wali Kota Banjar, Sudarsono. Mereka menyampaikan 7 tuntutan suara rakyat atau Sapta Suara.
Forum audiensi mahasiswa dengan tema Koreksi Indonesia itu berlangsung di Setda Kota Banjar, Kamis (4/9/2025).
HMI Kota Banjar Sampaikan 7 Tuntutan Suara Rakyat
Ketua HMI Kota Banjar, Rio Julian mengatakan, 7 tuntutan rakyat tersebut diantaranya mendesak reformasi terhadap sistem dan tata kelola partai politik.
Baca Juga: Mimbar Bebas di Tasikmalaya, Mahasiswa Sebut Tidak Ada Kabar Baik di Indonesia
Hal itu agar partai politik betul-betul menjadi alat untuk memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Bukan semata kendaraan politik.
HMI juga menuntut reformasi seluruh institusi pelayanan publik secara menyeluruh. Pihaknya menilai banyak institusi publik yang tidak berjalan optimal, dan kehilangan kepercayaan publik.
“Kami menuntut perbaikan menyeluruh terhadap pelayanan publik, agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel,” kata Rio.
Selain itu, pihaknya menuntut agar partai politik berani memecat anggota legislatif yang memiliki gaya hidup hedonis, mencederai rasa keadilan. Serta tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Kemudian, menuntut pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang berpihak pada rakyat, serta melakukan reformasi perpajakan yang lebih adil.
Tuntut Kebijakan Efisiensi Anggaran untuk Pejabat
Lanjut Rio, pihaknya juga mendesak pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk pejabat. Seperti perjalanan dinas dan fasilitas mewah dengan mengalihkan ke sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Anggaran tersebut seharusnya alihkan untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat. Seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” tandasnya.
Baca Juga: Mahasiswa Aksi Simpatik di Mapolres Banjar, Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan
Lebih lanjut ia mengatakan, tuntutan Koreksi Indonesia tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi nasional. Karena dinilai semakin jauh dari semangat reformasi dan keadilan sosial.
Ia menyebut 7 tuntutan ini merupakan representasi suara rakyat yang selama ini terpinggirkan dan harus dijawab oleh pemerintah maupun wakil rakyat.
“Tadi sudah kami sampaikan. Beberapa kebijakan di daerah seperti efisiensi sudah dijalankan. Selebihnya tadi walikota akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat,” pungkas Rio. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
 Kota Banjar, menyampaikan 7 tuntutan suara rakyat atau Sapta Suara dengan tema Koreksi Indonesia.){kind=link}