harapanrakyat.com,- Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Bapenda Ciamis mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui kolaborasi bersama desa.
Sesuai arahan Bupati Ciamis, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta mengambil langkah strategis untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu inovasi yang ditempuh yakni memberikan relaksasi dan reward bagi masyarakat, termasuk honorarium bagi petugas pemungut PBB di desa serta penghargaan untuk desa yang berhasil mencapai target.
Kepala Bapenda Ciamis Aef Saefuloh didampingi Kabid Penagihan dan Pengawasan, Azi Fahrullah, menjelaskan penagihan PBB-P2 Tahun 2024 masih berjalan. Hingga kini, lebih dari 1,3 juta lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) telah didistribusikan.
Sebagai bentuk dukungan kinerja, setiap petugas pemungut akan menerima honorarium sebesar Rp1.000 per lembar SPPT, sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) serta bukti realisasi dan distribusi.
Baca Juga: Cara Bapenda Ciamis Genjot Penerimaan PAD agar Target Tercapai
“Honorarium ini rencananya cair pada 2025 untuk realisasi dan distribusi SPPT tahun 2024. Pembayarannya setelah ada verifikasi proposal yang diajukan desa selesai, tertib administrasi,” ujar Azi, Kamis (5/9/2025).
Azi menuturkan, keterlambatan pencairan honorarium terjadi karena proposal dari desa masih dalam proses verifikasi. Setiap pengajuan harus disertai bukti setoran, rincian, serta nominal yang sesuai.
“Verifikasi ini penting supaya data benar-benar valid. Insya Allah jika selesai di Oktober, pencairan sebelum akhir tahun 2025,” katanya.
Selain reward bagi desa dan petugas pemungut, pemerintah desa juga mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Besaran bagi hasil tersebut bergantung pada potensi serta realisasi penerimaan pajak dan retribusi masing-masing.
“Wajib pajak yang membayar pajaknya secara online berkesempatan mendapatkan hadiah dalam undian program Galuh Go Digital di bulan Desember,” ungkapnya.
Bapenda menilai keterlibatan desa penting, mengingat keterbatasan sumber daya aparatur di tingkat kabupaten. Melalui sistem honorarium dan reward, desa diharapkan bisa optimalisasi dalam mendistribusikan SPPT sekaligus mendorong masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu. (Fahmi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
 melalui kolaborasi bersama desa.){kind=link}