harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak memotong anggaran pelayanan, untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena aksi demo beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, bahwa sejumlah fasilitas umum dan gedung di berbagai daerah rusak pasca unjuk rasa.
Baca Juga: Dengarkan Gagasan dari Mahasiswa di Mimbar Terbuka, Ini Janji Gubernur Jabar
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, saat ini ia segera berkoordinasi dengan seluruh kepada daerah untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur yang terjadi selama aksi demo. Namun, Dedi memperingatkan agar para kepala daerah tidak merealokasi anggaran pelayanan publik seperti pendidikan maupun kesehatan. Kedua anggaran tersebut tidak boleh untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena aksi demo.
“Saya segera koordinasi mengenai perbaikan infrastruktur dengan kabupaten dan kota. Tapi perbaikan infrastruktur tidak boleh ganggu layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan,” kata Dedi dikutip Kamis (4/9/2025).
Ia tidak ingin perbaikan kerusakan infrastruktur akibat aksi demonstrasi, menjadi dalih kepala daerah di Jabar untuk memangkas anggaran belanja pendidikan maupun kesehatan.
“Motong anggaran belanja kesehatan dan pendidikan, jangan sampai ada. Nggak boleh itu,” ujarnya.
Dedi menambahkan, Pemprov akan turun tangan apabila pemerintah kabupaten dan kota di Jabar jika meminta bantuan perbaikan kerusakan infrastruktur. Sebab, Dedi tidak ingin anggaran prioritas seperti belanja kesehatan dan pendidikan terganggu. Seperti untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena aksi demo beberapa waktu lalu.
“Pemerintah Provinsi akan membantu memperbaiki, jika kabupaten kota enggak sanggup,” tuturnya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
