BerandaBerita JabarDedi Mulyadi Ingin Perusahaan Bangun Kantor di Jawa Barat 

Dedi Mulyadi Ingin Perusahaan Bangun Kantor di Jawa Barat 

harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginginkan perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat juga memiliki kantor yang sama besar seperti di pusat.

Sebab, kantor pusat dari perusahaan besar yang berada di luar Jawa Barat, tidak terdampak kebisingan, lingkungan tidak tercemar, jalan tidak terlintasi kendaraan besar, tapi mendapat dana hasil yang baik.

“Kantor pusat dari perusahaan-perusahaan itu kan di luar Jawa Barat, kita enggak boleh menyebut tempat. Itu paling nyaman, karena dapat dana bagi hasil, tapi tidak terlewati mobil tronton, tidak kebisingan, lingkungan tidak tercemari,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga: Soal Gumpalan Busa Hitam di Subang, Dedi Mulyadi Minta DLH Segera Ungkap Sumber dan Kandungannya

Atas dasar hal itu, Dedi meminta perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat juga membuat kantor seperti di pusat.

Sehingga, masyarakat Jawa Barat khususnya yang berada di sekitar lokasi perusahaan besar beroperasi turut merasakan dana bagi hasil.

“Di Jawa Barat juga harus ada kantor pusatnya, supaya dana hasil ke masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Sidak ke Kantor Perusahaan di Jawa Barat Terus Berlanjut

Dedi memastikan ia akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan yang berada di Jawa Barat. Sidak ini tidak hanya menyasar ke perusahaan air mineral dalam kemasan, sebagaimana yang telah ia lakukan beberapa waktu lalu.

“Pasti akan datang ke perusahaan untuk menganalisa ke perusahaan air mineral maupun non air mineral,” ucapnya.

Ia menilai langkah untuk melakukan sidak ini untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan itu beroperasi.

Mengingat, Pemprov Jawa Barat tidak memungut pajak dari perusahaan air mineral dalam kemasan, sehingga harus ada keadilan bagi masyarakat setempat dan perusahaan.

Baca Juga: Ratusan Kepala Sekolah di Jawa Barat Kembali ke Daerah Asal

“Pemprov kan enggak mungut pajak dari perusahaan air itu. Tapi akses mereka langsung ke jalan milik provinsi, mereka pengguna terbesarnya. Itu kan enggak adil,” katanya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

BERITA TERBARU