harapanrakyat.com,- Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus mengenai transportasi publik. Mengingat ketersediaan layanan transportasi umum yang layak di berbagai daerah masih sangat minim.
Dewan Penasehat MTI, Djoko Setijowarno, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi mobilitas di Indonesia. Menurutnya, transportasi umum sering kali menjadi tolok ukur kemajuan sebuah kota.
Namun pada kenyataannya layanan tersebut absen di lebih dari 90 persen kota dan kabupaten di tanah air.
Baca Juga: Data Kemenhub: Pergerakan Pengguna Transportasi Umum Nataru 2025/2026 Tembus 15,9 Juta Orang
Minimnya Keberpihakan Anggaran Daerah untuk Transportasi Publik
Berdasarkan data yang dipaparkan Djoko, tantangan utama terletak pada komitmen anggaran pemerintah daerah (Pemda). Tercatat hanya sekitar 8 persen atau 42 dari total 514 Pemda di seluruh Indonesia yang berinisiatif mengalokasikan APBD untuk mengembangkan transportasi umum modern.
“Instrumen (Inpres) ini sangat krusial guna menghidupkan kembali nadi mobilitas warga. Serta menjamin layanan transportasi yang aman dan terjangkau hingga ke pelosok negeri,” ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Ia membandingkan urgensi ini dengan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi yang telah diterbitkan sebelumnya untuk menangani infrastruktur dan ketahanan pangan.
Dampak Sosial dan Mobil Rakyat vs Mobil Dinas
Absennya transportasi publik yang terintegrasi, seperti model Transjakarta atau Jak Lingko, disebut memberikan pukulan telak bagi masyarakat kelas bawah.
Meredupnya layanan ini bukan sekadar masalah teknis kendaraan, melainkan peringatan dini akan munculnya krisis di sektor pendidikan, ekonomi. Hingga sektor kesehatan generasi mendatang.
Baca Juga: Naikan Uang Kompensasi, Pemprov Jawa Barat Validasi Sopir Angkot di Bandung
Djoko juga mengkritik prioritas kebijakan di tingkat daerah. Di tengah hilangnya layanan bagi publik, banyak kepala daerah yang justru lebih memilih mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan mobil dinas pejabat.
Fenomena ini membuat janji transportasi publik seolah hanya menjadi komoditas politik saat kampanye, yang kemudian terlupakan begitu telah meraih kekuasaan.
Padahal, lanjut Djoko, amanat untuk menyediakan angkutan umum yang selamat, nyaman, dan terjangkau telah tertuang jelas dalam UU No. 22/2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah secara hukum bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan layanan ini.
Selain mandat undang-undang, publik juga mengingat janji kampanye Prabowo Subianto yang sempat melontarkan gagasan subsidi 100 persen. Atau angkutan kota gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
Namun, menjelang pertengahan masa jabatannya, kebijakan konkret terkait hal tersebut belum juga muncul. Ironisnya, anggaran untuk program Buy The Service (BTS) di berbagai daerah justru mengalami penurunan.
Solusi Masa Depan: Elektrifikasi dan Inklusivitas
MTI menyarankan agar pemerintah memprioritaskan elektrifikasi transportasi publik di berbagai lini. Mulai dari kawasan perkotaan, perdesaan, daerah transmigrasi, hingga wilayah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman).
Dengan langkah ini, transisi energi tidak hanya akan menjadi slogan teknologi, tetapi menjadi alat untuk mencapai pemerataan mobilitas yang inklusif.
Tanpa aksesibilitas yang murah dan mudah, impian mencapai kemandirian ekonomi dan mencetak “Generasi Emas” akan terhambat oleh tingginya biaya hidup masyarakat di pelosok negeri. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
