KKI segmen retail resmi meluncur pada Senin, 17 Agustus 2026. Bank Indonesia (BI) memperkenalkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen retail sebagai alternatif pembayaran berbasis jaringan domestik. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat Sistem Pembayaran Nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada jaringan internasional.
Baca Juga: Diskon Swap Hedging BI dan Repo Jadi Andalan Baru Stabilkan Pasar Keuangan
Peluncuran tersebut berlangsung di Kantor BI, Jakarta Pusat. Acara dihadiri oleh Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti bersama seluruh Anggota Dewan Gubernur BI. Bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, BI menilai KKI menjadi langkah penting dalam perkembangan sistem pembayaran. Instrumen juga mengarah untuk mendukung aktivitas ekonomi yang semakin digital.
Mengenal KKI Segmen Retail yang Resmi Meluncur
Kartu Kredit Indonesia Segmen Ritel merupakan instrumen pembayaran dengan mekanisme penundaan pembayaran atau deferred payment. Sistem tersebut berkembang menggunakan infrastruktur pembayaran domestik. KKI memberikan alternatif bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi secara digital.
Pada tahap awal, penggunaannya fokus untuk transaksi berbasis QRIS melalui kartu digital. Kehadiran KKI juga memperluas pilihan instrumen pembayaran yang dapat masyarakat maupun merchant terima secara fleksibel. Dengan ekosistem domestik, BI ingin menciptakan sistem pembayaran efisien, aman dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Metode Penggunaan untuk Transaksi QRIS
Seperti telah tertera sebelumnya, di tahap awal, KKI terbit dalam bentuk kartu digital. Kartu tersebut dapat pengguna pakai sebagai sumber dana untuk transaksi QRIS. Pengguna bisa melakukan transaksi melalui QRIS Scan dengan memindai kode QR milik merchant. Ini lebih aman serta mudah.
Baca Juga: Cadangan Devisa RI Tergerus, BI Optimis Meski Cadev Hanya Sisa 144.9 Miliar Dolar AS
Selain itu, transaksi juga dapat berlangsung menggunakan QRIS Tap tanpa perlu melakukan pemindaian. Pengembangan fitur KKI segmen retail berlangsung secara bertahap. Setelah pembayaran QRIS sukses, pengembangannya akan mencakup transaksi online payment hingga penggunaan kartu fisik.
Jadi Alternatif Jaringan Pembayaran Internasional
Selama ini, transaksi kartu kredit di Indonesia banyak menggunakan jaringan pembayaran internasional. Seperti halnya Visa dan Mastercard. Jaringan tersebut menghubungkan bank penerbit kartu dengan bank atau penyedia jasa pembayaran milik merchant. Jaringan pembayaran juga berperan dalam meneruskan informasi transaksi serta proses otorisasi.
Selain itu, jaringan mendukung proses kliring hingga penyelesaian dana antar-pihak. Melalui KKI, Indonesia sekarang punya alternatif instrumen deferred payment yang menggunakan ekosistem domestik. Langkah tersebut pemerintah harapkan dapat memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional.
Delapan Bank Terlibat pada Tahap Awal
Implementasi KKI segmen retail melibatkan sejumlah Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Saat ini setidaknya terdapat delapan bank yang telah menerbitkan KKI. Termasuk Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selanjutnya, ada CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega hingga Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy mengatakan pengembangan KKI mengarah untuk memperkuat ekosistem keuangan digital Indonesia. Menurutnya, KKI dapat memperluas pilihan instrumen pembayaran bagi masyarakat. Pelaku usaha juga memperoleh alternatif pembayaran yang mumpuni dalam ekosistem transaksi domestik.
Baca Juga: Rupiah Tembus Level Terlemah terhadap Dollar AS, Ini Skenario Purbaya untuk Bantu BI
Karena itu, pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen retail diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian. Instrumennya dapat membantu memperkuat konsumsi masyarakat sekaligus mendukung efisiensi transaksi. Peluncuran KKI segmen retail sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. BI berharap penguatan sistem pembayaran dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien sekaligus berkelanjutan. (R10/HR-Online)
