harapanrakyat.com,- Kondisi industri manufaktur di Jawa Barat saat ini sedang melesu akibat tekanan ekonomi global. Hal ini berdampak pada pemangkasan jam kerja dan lembur, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan buruh sejak awal tahun.
Baca Juga: Pabrik Alat Berat Elektrik Pertama di Indonesia Dibangun di Karawang, KDM Soroti Peluang KerjaÂ
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, pengurangan jam lembur menjadi sinyal awal kelesuan sektor industri manufaktur. Memasuki pertengahan tahun, dampaknya meluas pada pemangkasan hari kerja hingga penghentian operasional pabrik.
Berdasarkan pencatatan KSPSI Jawa Barat, sebanyak 5.000 anggota buruh terkena dampak PHK sepanjang periode Januari hingga Juli 2026.
“Awalnya pabrik mengurangi atau menghapus kerja lembur. Saat ini, dampaknya sudah pada pengurangan hari dan jam kerja, bahkan PHK. Dari awal tahun sampai Juli ini, sekitar lima yang terkena PHK,” kata Roy, Selasa (04/8/2026).
Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, angka pekerja terdampak PHK di Jawa Barat mencapai 6.727 orang pada periode Januari hingga Juni 2026. Adapun rincian buruh yang terdampak PHK yaitu, 1.162 orang di Januari. Kemudian 1.836 orang di Februari, 1.458 orang di Maret, 1.250 orang di April, 914 orang di Mei, serta 107 orang di Juni 2026.
Baca Juga: Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Strategi Mitigasi PHK: Dari Masalah Modal hingga Konflik Internal
Faktor Penyebab Tekanan Sektor Industri Manufaktur
Roy menjelaskan, gempuran produk impor murah yang membanjiri pasar domestik, menjadi salah satu penyebab utama industri manufaktur dalam negeri kesulitan bersaing. Selain masalah pasar, lonjakan biaya produksi akibat kenaikan tarif gas industri, dan fluktuasi nilai tukar mata uang turut memperberat beban operasional perusahaan.
Banyak pengelola pabrik harus membeli bahan baku impor menggunakan mata uang Dolar AS dengan harga tinggi. Sementara penjualan hasil produksi dalam mata uang Rupiah.
“Keberadaan produk impor yang murah berakibat pada produk dalam negeri. Kemudian, bahan baku impor dengan harga tinggi, tapi penjualan menggunakan rupiah,” ujarnya.
Baca Juga: Satgas PHK Mitigasi Potensi Badai Pemutusan Hubungan Kerja dan Revisi Aturan Outsourcing
Kondisi ini makin diperparah oleh gejolak geopolitik global dan penyesuaian tarif bea masuk ekspor yang menguras biaya operasional. “Kenaikan tarif gas industri juga berdampak signifikan memicu PHK. Belum lagi pengaruh konflik global yang memukul industri dalam negeri,” pungkasnya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
