harapanrakyat.com,- Kabupaten Pangandaran selama ini identik dengan daya tarik wisata pantai, kuliner, dan perhotelan. Namun, masa depan daerah ini dinilai tidak cukup hanya bersandar pada sektor pariwisata, tetapi butuh penguatan sumber daya manusia melalui pusat pendidikan tinggi dan kebudayaan. Rencana pembangunan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) jadi harapan baru untuk mewujudkan Pangandaran sebagai pusat pendidikan tinggi dan kebudayaan.
Guru Besar Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung sekaligus Ketua Umum DPP Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI), Prof. Dr. H. Engkus Kustyana, SE., M.Si., menekankan pentingnya kehadiran perguruan tinggi negeri di Pangandaran.
Putra daerah asal Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih ini menilai gagasan pendirian IAIN dan ISBI di Pangandaran merupakan langkah strategis. Tujuannya untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak daerah. Menurutnya, tidak semua keluarga di Pangandaran mampu membiayai anak mereka untuk melanjutkan studi ke kota-kota besar. Seperti Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta, atau Jakarta.
“Jika IAIN hadir di Pangandaran, anak-anak daerah memiliki peluang lebih besar untuk meraih pendidikan tinggi. Mereka tidak lagi harus pergi jauh dari lingkungan sosialnya. Pendidikan tinggi bukan sekadar mengejar gelar, tapi jalan memperluas wawasan dan meningkatkan mobilitas sosial,” ujar Prof. Engkus, Sabtu (29/8/2026).
Baca Juga: Rencana Hibah Lahan 30 Hektar ke ISBI Disorot DPRD Pangandaran, Fraksi PKB Minta DitundaÂ
Di sisi lain, rencana pengembangan ISBI dipandang sangat relevan dengan potensi daerah. Sektor pariwisata Pangandaran membutuhkan sentuhan seni, budaya, dan ekonomi kreatif agar memiliki identitas yang kuat. Kehadiran ISBI diharapkan menjadi benteng kelestarian budaya lokal sekaligus pendorong industri kreatif berbasis masyarakat.
Kawasan Cikalong Pangandaran Berpotensi Jadi Edu-Culture Village Jika Dibangun IAIN dan ISBI
Prof. Engkus mengusulkan Kawasan Cikalong di Kecamatan Sidamulih diproyeksikan sebagai kawasan pendidikan dan kebudayaan (Edu-Culture Village). Keberadaan SMAN 1 Sidamulih yang sudah beroperasi dapat menjadi fondasi awal untuk membangun ekosistem pendidikan terpadu, mulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi.
Dari kacamata administrasi publik, ia merujuk pada konsep public value (Mark H. Moore, 1995) dan New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2003). Kebijakan publik idealnya berfokus pada manfaat nyata bagi masyarakat serta melibatkan partisipasi warga secara terbuka.
“Kritik atau masukan dari warga terkait rencana ini jangan dianggap sebagai bentuk penolakan. Itu tanda bahwa masyarakat peduli terhadap masa depan daerah dan pengelolaan aset publiknya,” jelas akademisi yang pernah mengabdi selama 32 tahun di Pemkab Bandung tersebut.
Secara regulasi, gagasan pendirian kampus ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Meski demikian, ia mengingatkan pemda untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Khususnya dalam pemanfaatan aset dan lahan daerah sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun peta jalan (roadmap) pendidikan tinggi yang transparan dan terintegrasi, sehingga keberadaan IAIN dan ISBI benar-benar memberi dampak ekonomi dan sosial langsung bagi warga Pangandaran. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
 jadi harapan baru untuk pendidikan di Pangandaran.){kind=link}