harapanrakyat.com,- Puluhan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). Mereka mendesak agar dugaan pelecehan seksual dan kekerasan yang dilaporkan melibatkan Wakil Bupati (Wabup) Sumedang, Fajar Aldila terhadap sekpri (sekretaris pribadi) berinisial RY ditangani secara terbuka.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat Polres Sumedang. Situasi sempat memanas setelah peserta aksi membakar ban bekas, dan terjadi kericuhan yang menyebabkan pagar besi di depan area Gedung DPRD Sumedang roboh.
Salah seorang pengunjuk rasa, Ismi Rinjani mengatakan, pihaknya meminta DPRD, tim investigasi pejabat publik. Serta aparat penegak hukum menjalankan pemeriksaan secara independen dan transparan. Ia menegaskan proses tersebut tidak boleh dipengaruhi tekanan dari pihak manapun.
“Sebenarnya tuntutan memang dibuat untuk meminta tim investigasi pejabat publik dan DPRD. Juga aparat yang berkepentingan bisa melakukan investigasi setransparan mungkin. Namun tidak dalam intimidasi pihak manapun, dan berpihak pada korban,” kata Ismi.
Baca Juga: Polemik Wakil Bupati Sumedang, DPRD dan Pemkab Pilih Tunggu Hasil Investigasi Pemprov Jabar
Dugaan Pelecehan Sekpri Wabup Sumedang
Menurut Ismi, tim pendamping korban telah melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan sejumlah lembaga yang memiliki perhatian terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya Komnas Perempuan, Asosiasi LBH APIK, Forum Pengada Layanan (FPL). Serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Kami siap mendampingi korban dalam proses hukum, perlindungan korban dan saksi. Hingga memberikan dukungan psikologis,” katanya.
Ismi juga menyebut pihak pendamping telah berupaya menghubungi keluarga korban. Namun, komunikasi hingga kini belum terjalin. Karena keluarga disebut menutup sejumlah akses komunikasi dan kediaman mereka dalam keadaan kosong.
“Kami belum bisa bertemu korban, hanya mengirim pesan kepada keluarganya. Sampai saat ini rumahnya pun kosong dan keluarga menutup seluruh kanal komunikasi,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, Ismi juga menyampaikan pesan kepada keluarga RY agar tidak merasa sendirian dalam menghadapi perkara tersebut. Tim pendamping siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan korban dugaan pelecehan Sekpri Wabup dan keluarganya. Serta mengawal mereka dari kemungkinan tekanan maupun intimidasi.
Baca Juga: Cari Fakta Objektif Kasus Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi Targetkan Investigasi Rampung Pekan Depan
“Saya ingin menyampaikan kepada keluarga korban bahwa apapun yang kalian putuskan, apapun yang kalian tempuh sekarang, bahwa kalian tidak sendirian. Silahkan hubungi kami dari nomor-nomor yang sudah dikirimkan kepada pihak keluarga,” ucapnya.
Korban Jalani Pemeriksaan Medis
Ismi juga menyinggung adanya dugaan intimidasi yang menurutnya dapat memengaruhi upaya korban dalam mencari keadilan. Ia menyebut, pihaknya meyakini terdapat dasar untuk mengusut dugaan kekerasan ini. Termasuk karena korban disebut telah menjalani pemeriksaan medis.
“Dari PPA Polda Jabar sudah membenarkan. Setelah kejadian korban melakukan visum di rumah sakit dan datanya sudah lengkap,” terangnya.
Ismi menilai pemberitaan yang dianggap mendelegitimasi korban juga menjadi persoalan. Menurutnya, pemberitaan seharusnya tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban. Serta tidak menghakimi pihak manapun sebelum proses hukum memberikan kepastian.
Selain itu, massa mempertanyakan masih adanya aktivitas Wakil Bupati Sumedang di tengah mencuatnya kasus tersebut. Mereka juga mendesak adanya sikap dari Pemkab Sumedang, termasuk Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.
“Yang kami sayangkan masih ada aktivitas dari wabup di tengah kasus ini. Bagi kami, pejabat yang terduga melakukan kekerasan seharusnya dinonaktifkan sejak awal sampai prosesnya jelas,” tegasnya.
Baca Juga: Sikapi Dugaan Pelecehan yang Libatkan Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi Bentuk Tim Investigasi Khusus
Ismi menyayangkan belum adanya tanggapan terbuka dari Bupati Sumedang terkait persoalan tersebut. “Bupati sendiri sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali. Satu kata pun tidak ada. Itu yang lebih membakar kemarahan kami, apalagi perempuan-perempuan,” tegas Ismi.
Massa berharap seluruh pihak tidak melakukan tekanan terhadap korban maupun keluarganya. Serta memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara objektif dan transparan. (Aang/R3/HR-Online/Editor: Eva)
