harapanrakyat.com,- Komisi VII DPR RI mendorong percepatan produksi baterai kendaraan listrik dan komponen utama di dalam negeri saat meninjau kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanti menegaskan langkah ini di tengah peningkatan tren penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat tanah air.
Penguatan manufaktur domestik tersebut sangat krusial guna mengejar target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 80 persen pada tahun 2030 mendatang.
Peningkatan TKDN Baterai Kendaraan Listrik Demi Kemandirian Industri
Saat ini, capaian TKDN untuk sektor kendaraan berbasis listrik di Indonesia baru menyentuh angka 40 persen. Oleh karena itu, kebijakan komisi menekan ketergantungan sektor otomotif terhadap komponen impor secara signifikan.
Evita Nursanti menegaskan bahwa peningkatan persentase komponen lokal sangat krusial bagi masa depan bangsa. Selain itu, beliau menyatakan bahwa langkah ini menjaga Indonesia agar tidak hanya menjadi sasaran pasar bagi perusahaan luar negeri.
Baca Juga: RUU Statistik; DPR Dorong Tunjangan dan Standarisasi SDM Data
Sebaliknya, bangsa Indonesia harus mampu membangun kemandirian industri transportasi nasional yang solid. Kunci utama dari kemandirian tersebut berada pada kemampuan memproduksi komponen utama di dalam negeri secara berkelanjutan.
Dengan menaikkan target komponen lokal secara bertahap, Indonesia mengamankan rantai pasok industri dalam negeri. Akibatnya, industri transportasi nasional tidak lagi rentan terhadap ancaman impor pasokan dari negara produsen asing.
Mendorong Indonesia Battery Corporation dan Komponen Utama Lokal
Guna merealisasikan target besar tersebut, Komisi VII DPR RI menyoroti peran penting Indonesia Battery Corporation (IBC). Lembaga ini memegang pilar utama dalam pengembangan ekosistem baterai nasional.
Evita Nursanti meminta pimpinan IBC dan pemerintah agar segera merealisasikan fasilitas produksi baterai nasional. Beliau menyampaikan imbauan tersebut secara langsung di hadapan pimpinan IBC dan Kementerian Energi yang mendampingi kunjungan kerja.
Di samping itu, beliau menjelaskan bahwa definisi produk nasional tidak hanya berhenti pada tahap perakitan akhir. Menurut beliau, produksi nasional yang sejati wajib mencakup penggunaan bahan baku lokal yang mengalir ke proses pengolahan dalam negeri.
Baca Juga: Aturan Ekspor Lambat Picu Jalur Tikus, DPR Minta KKP Evaluasi
“Yang namanya komponen utama itu lama-lama kita bisa produksi di dalam negeri ya Pak Dirut ya,” ujar Evita. “Sehingga memang yang namanya nasional itu kan berarti kan produksi nasional dan bahan bakunya juga nasional,” lanjutnya di lokasi peninjauan.
Selain itu, Evita menekankan agar pengerjaan fasilitas IBC berjalan cepat tanpa penundaan. “Kita doronglah segera Pak Dirjen ya yang namanya IBC ini yang produksi baterai ini bisa segera apa namanya terealisasi dan diproduksi sehingga motor nasional itu bisa listrik nasional itu bisa tercapai,” pungkas Evita.
Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Indonesia
Di samping dorongan dari pimpinan komisi, Anggota Komisi VII DPR RI Yoyo Rio Sudipio menyampaikan kritik bernada membangun. Beliau meminta pemerintah agar lebih tegas mengarahkan potensi sumber daya yang bangsa ini miliki.
Yoyo Rio Sudipio menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat melimpah.
Namun, pemerintah dan pelaku industri wajib mengarahkan kedua modal utama ini secara optimal untuk menggenjot industri kendaraan listrik nasional.
Baca Juga: Transisi Energi Industri Genteng, DPR Minta Kualitas Jangan Anjlok
Sementara itu, beliau membandingkan perkembangan industri transportasi di luar negeri yang bergerak sangat cepat. Bahkan, menurut pengamatannya, masyarakat internasional kini semakin jarang menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil.
Masyarakat global telah beralih secara masif menuju skema kendaraan ramah lingkungan demi mendukung percepatan clean energy. Kendati demikian, Indonesia masih menghadapi hambatan dalam memproduksi kendaraan listrik secara mandiri.
“Yaelah ini di luar negeri sana itu sudah jarang orang menggunakan kendaraan yang menggunakan fosil,” tutur Yoyo Rio Sudipio dengan nada heran. “Target utamanya kan untuk clean energy, tapi Indonesia kok susah mentu untuk membuat motor dan mobil listrik padahal itu semua ada di negara kita,” tegas Yoyo.
Peninjauan Langsung Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Cikarang
Peninjauan lapangan ini mengambil tempat di Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jurnalis Rekarinta Vintoko menyiarkan kegiatan ini secara langsung untuk saluran berita TVR Parlemen.
Selama kunjungan berlangsung, para legislator memantau dari dekat kesiapan infrastruktur serta fasilitas manufaktur yang ada. Oleh sebab itu, peninjauan ini menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kesiapan industri nasional.
Baca Juga: RUU Satu Data Indonesia Dibahas, Bappenas Bakal Pegang Peran Kunci?
Selain itu, kunjungan kerja ini bertujuan memastikan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan realisasi di tingkat lapangan. Para wakil rakyat ingin memastikan bahwa komitmen transisi energi tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.
Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan pembangunan industri ini. Pihaknya menjalankan langkah pengawasan ketat demi menjamin ketercapaian target efisiensi dan kemandirian energi nasional.
Akselerasi Industri Baterai dan Kendaraan Listrik Nasional
Secara keseluruhan, percepatan manufaktur baterai menjadi pertaruhan penting bagi kedaulatan industri Indonesia. Jika Indonesia mencapai target TKDN 80 persen pada tahun 2030, bangsa ini akan memiliki posisi tawar yang kuat di tingkat global.
Sebaliknya, keterlambatan dalam eksekusi membuat Indonesia terus bergantung pada pasokan baterai impor. Kondisi tersebut tentu mengancam pertumbuhan perekonomian nasional dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, sinergi antara DPR, kementerian mitra, dan IBC menjadi kunci penyelesaian hambatan produksi. Seluruh pihak wajib memprioritaskan pemanfaatan bahan baku lokal demi mewujudkan motor dan mobil listrik ciptaan anak bangsa.
Dengan demikian, penguatan industri baterai tidak hanya menekan emisi karbon, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi nasional. Harapannya, seluruh pemangku kepentingan mampu mewujudkan transisi menuju energi bersih di tanah air secara mandiri dan berdaya saing tinggi. (Dentzu/R4/HR-Online)
