harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mengawasi proyek pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
Langkah ini perlu dilakukan guna memastikan pengerjaan fasilitas publik di Jawa Barat berjalan transparan dan sesuai dengan spesifikasi perencanaan anggaran.
“Seluruh warga Jawa Barat terus lakukan pengawasan terhadap pembangunan di Jawa Barat agar infrastruktur merata,” kata Dedi, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, pengawasan ketat dari masyarakat sangat krusial mengingat seluruh dana pembangunan bersumber dari uang rakyat, satu di antaranya melalui pembiayaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Perusahaan Transparan Soal Informasi Lowongan Kerja
Atas dasar hal itu, warga berhak memantau langsung kualitas pengerjaan di lapangan, mulai dari mengecek ketebalan fisik jalan hingga keterbukaan informasi pada papan pengumuman proyek.
“Perhatikan kualitas jalannya, perhatikan teknis pelaksanaannya, lihat papan pengumumannya. Sehingga yang dikerjakan harus sesuai dengan terencana dan teranggarkan,” tuturnya.
Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat yang selama ini taat membayar pajak kendaraan. Oleh karena itu, artisipasi publik tersebut harus dibayar tuntas oleh pemerintah melalui hasil infrastruktur yang berkualitas dan merata di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
“Karena anggaran itu merupakan anggaran kita bersama, bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh warga. Saya ucapkan terima kasih pajak kendaraan bermotornya,” ujarnya.
Truk Industri Harus Sesuai Tonase atau Bangun Jalan Sendiri
Selain mengajak warga melakukan pengawasan, Pemprov Jawa Barat menerbitkan surat edaran penegasan yang menyasar kalangan industri besar, khususnya pabrik semen.
Kebijakan ini merespons maraknya kendaraan berat melintas dengan beban muatan yang melebihi kapasitas daya dukung jalan provinsi.
Pemprov Jawa Barat menyodorkan dua opsi tegas bagi perusahaan yang kerap mengoperasikan truk melebihi muatan.
Perusahaan wajib menurunkan tonase angkutan sesuai aturan kelas jalan, atau mengambil alih perawatan jalur tersebut secara mandiri.
“Apabila tonasenya tidak sesuai dengan kapasitas jalan, maka langkahnya ada dua. Penyesuaian tonase dengan kapasitas jalan, menurunkan jumlah besaran barang material atau barang produksi yang dibawanya. Atau jalan tersebut diserahkan kepada perusahaan untuk dibangun sendiri sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh industri,” ucapnya.
Langkah tegas ini bertujuan agar usia pakai jalan yang dibangun menggunakan uang rakyat bisa bertahan lebih lama.
Baca Juga: Transparansi Informasi Kerja, Dedi Mulyadi Gelar Bursa Kerja Lewat Siaran Langsung Medsos Tiap Rabu
Dedi pun mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pengusaha untuk bersama-sama menjaga aset infrastruktur publik demi kepentingan generasi mendatang. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
