harapanrakyat.com,- Istilah Black September atau September Hitam belakangan kembali mengemuka dan menarik perhatian publik. Baik dalam konteks dinamika keamanan dalam negeri maupun perbincangan sejarah geopolitik Timur Tengah. Di Indonesia, label ini muncul seiring proyeksi pergerakan massa menjelang akhir September 2026.
Sementara dalam catatan sejarah dunia, istilah tersebut merekam salah satu peristiwa perang saudara paling berdarah yang mengubah peta politik kawasan Timur Tengah pada kurun 1970–1971.
Kesiapsiagaan Aparat Hadapi Isu Aksi Massa “Black September” di Indonesia
Baca Juga: NII Sasar Semua Elemen, Densus 88 Peringatkan Potensi Penyusupan di Jawa Barat
Jajaran aparat keamanan nasional meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi potensi gelombang unjuk rasa masif di Jakarta, dan sejumlah wilayah lainnya yang diproyeksikan berpuncak pada 24 September 2026.
Tanggal tersebut bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional. Serta kenangan peristiwa Semanggi II, yang kerap dimanfaatkan berbagai elemen masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, maupun rancangan undang-undang di parlemen.
Menanggapi dinamika tersebut, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk berada dalam kondisi siaga.
Dalam pengarahannya, ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif. Mulai dari tahap pra-konflik, saat konflik, hingga pasca konflik melalui penguatan deteksi dini, patroli siber. Serta komunikasi terbuka dengan para tokoh masyarakat agar ekspresi kebebasan berpendapat tidak berkembang menjadi konflik sosial. Langkah antisipasi ini juga digaungkan di berbagai daerah.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Alfred Papare, mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi oleh ajaran atau agenda berseri yang memanfaatkan narasi Black September untuk mengganggu stabilitas ketertiban masyarakat.
Di sisi lain, dukungan terhadap transparansi dan penanganan humanis disampaikan oleh Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, yang meyakini konsep Presisi pimpinan Polri mampu mengelola potensi gesekan secara proaktif, tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional warga.
Sedangkan, analis politik dan intelijen, Boni Hargens menilai bahwa kapasitas aparat penegak hukum Indonesia telah teruji dalam menangani eskalasi aksi massa.
Ia menekankan pentingnya sinergi taktis antara Polri, TNI, dan BIN melalui fasilitas Pusat Komando Terpadu (Joint Command Center). Hal ini guna memastikan pengamanan berjalan terukur, proporsional, serta mengedepankan deeskalasi ketegangan.
Akar Sejarah: Perang Saudara Yordania
Secara historis, nama Black September berakar dari konflik bersenjata berskala besar yang meletus di Yordania antara pasukan Kerajaan Hashemite Yordania pimpinan Raja Hussein, dengan kelompok gerilyawan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan Yasser Arafat.
Latar belakang konflik ini tidak terlepas dari peristiwa Nakba 1948 dan Perang Enam Hari 1967. Konflik mengakibatkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi ke Yordania hingga membentuk sekitar dua pertiga dari total populasi negara tersebut.
Pasca pertempuran di Karameh pada tahun 1968, popularitas dan kekuatan faksi-faksi gerilyawan (fedayeen) meningkat pesat. Mereka mendirikan pangkalan, menguasai wilayah-wilayah di Amman dan Irbid. Serta menjalankan pemerintahan otonom yang sering kali mengabaikan hukum dan otoritas kerajaan Yordania.
Baca Juga: Sejarah Tembok Ratapan Yahudi, Dinding Masjidil Aqsa yang Jadi Rebutan
Kelompok faksi kiri radikal seperti Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) pimpinan George Habash, dan Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) pimpinan Nayef Hawatmeh, secara terbuka menyerukan penggulingan monarki Yordania.
Ketegangan Memuncak pada September 1970
Ketegangan mencapai puncaknya pada September 1970 setelah terjadi tiga kali percobaan pembunuhan terhadap Raja Hussein. Tak lama berselang, PFLP melakukan aksi pembajakan empat pesawat komersial internasional dalam peristiwa Dawson’s Field hijackings. Pesawat tersebut membawa ratusan sandera ke wilayah Zarqa dan diledakkan di depan media massa internasional.
Melihat kedaulatan negaranya terancam, Raja Hussein memberlakukan hukum militer pada 16 September 1970. Ia pun memerintahkan Angkatan Bersenjata Yordania untuk menertibkan markas-markas gerilyawan di Amman dan kota-kota sekitarnya.
Pertempuran sengit berlangsung selama beberapa minggu. Situasi kian memanas ketika Suriah mengerahkan sekitar 300 tank untuk menginvasi Yordania utara guna membantu pejuang Palestina. Namun, serangan darat dan udara Yordania berhasil memukul mundur pasukan invasi tersebut.
Konflik akhirnya mereda setelah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, memediasi kesepakatan gencatan senjata antara Raja Hussein dan Yasser Arafat pada 27 September 1970.
Pembentukan Organisasi BSO dan Dampak Geopolitik Panjang
Meskipun kesepakatan damai telah ditandatangani, pembersihan pangkalan gerilyawan terus berlanjut hingga Juli 1971 dalam Serangan Ajlun, yang secara resmi mengakhiri keberadaan militer PLO di Yordania dan memaksa ribuan pejuang Palestina berpindah markas ke Lebanon.
Sebagai bentuk rasa frustasi dan pembalasan atas kekalahan serta pengusiran dari Yordania, sejumlah anggota faksi Fatah mendirikan organisasi komando rahasia bernama Black September Organization (BSO).
Kelompok ini melancarkan serangkaian aksi terorisme internasional. Termasuk pembunuhan Perdana Menteri Yordania Wasfi Tal di Kairo pada November 1971. Serta insiden pembantaian 11 atlet Israel pada Olimpiade Munich 1972.
Dampak dari rangkaian peristiwa Black September ini meluas dalam jangka panjang. Pengusiran kekuatan pejuang Palestina ke Lebanon di kemudian hari menjadi salah satu pemicu utama meletusnya Perang Saudara Lebanon. Sementara Kerajaan Yordania semakin mempererat hubungan diplomasinya dengan negara-negara Barat.
Baca Juga: Sejarah Konflik Israel-Palestina dan Hubungan Diplomatik dengan Indonesia
Terminologi Black September memiliki dua dimensi makna. Di satu sisi, ia merefleksikan lembaran sejarah kelam konflik politik-militer di Middle East yang memberikan pelajaran mahal mengenai pentingnya stabilitas kedaulatan negara.
Di sisi lain, dalam konteks domestik Indonesia saat ini, isu tersebut menjadi pengingat bagi aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog, pencegahan konflik. Serta menjaga iklim demokrasi yang kondusif. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
