harapanrakyat.com,- Aktivis dan Pemerhati Sosial Kota Banjar, Jawa Barat, Irwan Herwanto mengkritisi rencana pengadaan kendaraan dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar. Nilai pengadaan mobil dinas tersebut disebut mencapai Rp1,3 miliar.
Baca juga: Kata Wali Kota Banjar Soal Rencana Pembelian Mobil Dinas
Diketahui, rencana pengadaan dua unit mobil dinas tersebut terkuak saat paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). Paripurna ini berlangsung pada tahun anggaran 2026.
Ketimpangan Alokasi Anggaran
Irwanto menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan skala prioritas prioritas anggaran dan terkesan mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pengalokasian anggaran dua unit mobil dinas kepala dan wakil kepala daerah tersebut memperlihatkan ketimpangan prioritas yang cukup kontras.
Menurutnya, alasan teknis mengenai usia operasional kendaraan lama buatan tahun 2009 yang sering mogok memang dapat dipahami secara birokrasi. Namun begitu, kepala daerah dituntut memiliki kepekaan sosial serta sense of crisis terhadap kondisi sosial-ekonomi warganya. Selain itu, kepala daerah juga harus bisa memprioritaskan pelayanan publik.
“Masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang senantiasa hadir untuk masyarakat dengan kebutuhan empati publik dan sense of crisis,” ujar Irwanto, Selasa (29/9/2026).
Baca juga: Rencana Pengadaan Mobil Dinas Wali Kota Banjar Jadi Sorotan saat Paripurna DPRD
Lanjutnya menyebut, persoalan utama dari rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp1,3 miliar ini bukan semata ada atau tidak adanya anggaran. Namun, persoalan utamanya adalah skala prioritas dalam alokasi APBD.
Di saat pemerintah daerah merencanakan pengadaan mobil dinas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat justru memprihatinkan dan masih menyisakan persoalan.
Menurutnya, alangkah lebih baik jika alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut dialihkan untuk pemeliharaan kontainer sampah. Kontainer sampah itu sudah bolong-bolong karena korosi.
Belum lagi armada pemadam kebakaran yang sering rusak dan mogok karena usianya sudah cukup tua. Karena itu, kondisi ini kerap menjadi kendala bagi petugas saat penanganan di lapangan.
“Ini memperlihatkan ironi pemerintah daerah yang sigap mengalokasikan anggaran untuk mobil dinas senilai Rp1,3 miliar. Namun, terkesan lamban membenahi fasilitas publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegasnya.
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Lanjutnya menguatkan, memaksakan pengadaan kendaraan dinas di tengah efisiensi anggaran berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen keberpihakan pemerintah daerah.
Baca juga: Warga di Kota Banjar Sesalkan Tak Ada Penambahan Anggaran BBM Armada Pengangkut Sampah
Ia menyarankan pemerintah Kota Banjar menunda pengadaan mobil dinas senilai Rp1,3 miliar tersebut. Selain itu, ia meminta agar anggaran ini dialihkan ke sektor pelayanan publik yang lebih prioritas.
“Anggaran pengadaan mobil dinas ini saya harap dikoreksi oleh Gubernur dan dialihkan untuk perbaikan kontainer sampah yang rusak. Selain itu, dapat juga digunakan untuk kebutuhan dasar lain yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik,” tandasnya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
