harapanrakyat.com,- Komisi X DPR RI menyoroti isu ketimpangan PTN PTS secara mendalam. Selain itu, langkah kampus negeri menambah kuota jalur mandiri memicu persoalan serius ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyampaikan kritik tegas. Ia menyampaikan pandangan kritis ini saat berkunjung ke Untirta Serang Banten.
Namun demikian, Komisi X DPR RI mengritik tata kelola penerimaan mahasiswa baru saat ini. Oleh karena itu, sistem seleksi kampus negeri saat ini belum memberikan rasa keadilan.
Pemerintah perlu membenahi skema penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Akibatnya, langkah pembenahan ini menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Data Panja SPMB Mengungkap Ketimpangan PTN PTS
Panja SPMB Komisi X DPR RI mengumpulkan data faktual dari berbagai wilayah. Selanjutnya, hasil kajian resmi menunjukkan penurunan jumlah mahasiswa baru pada ratusan kampus swasta.
Analisis mendalam Panja SPMB mencakup seribu delapan puluh satu kampus swasta. Bahkan, sebanyak enam puluh satu koma satu persen kampus swasta mengalami penurunan pendaftar.
Baca Juga: DPR Kawal Ketat Perombakan Layanan Haji 2027 dan Efisiensi Embarkasi
Kondisi penurunan pendaftar ini memicu krisis operasional pada banyak kampus swasta. Akibatnya, pengelola perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan berat untuk bertahan.
Namun, langkah kampus negeri memperluas daya tampung menjadi penyebab utama penurunan ini. Kampus negeri menyedot calon mahasiswa yang seharusnya mendaftar ke kampus swasta.
Permendiktisaintek Nomor 3 Tahun 2026 mengatur skema penerimaan mahasiswa kampus negeri. Selain itu, aturan menteri ini memuat tiga skema seleksi masuk perguruan tinggi.
Tiga jalur seleksi tersebut meliputi prestasi, tes nasional, serta seleksi mandiri. Namun, jalur seleksi mandiri kampus negeri menyerap kuota mahasiswa sangat besar.
Sementara itu, Panja SPMB menemukan celah transparansi pada pelaksanaan jalur mandiri kampus negeri. Pelaksanaan tes jalur mandiri di lapangan masih menimbulkan banyak masalah.
Oleh sebab itu, porsi penerimaan jalur mandiri yang membengkak mengganggu iklim kompetisi sehat. Dampaknya, kampus swasta kehilangan potensi calon mahasiswa baru setiap tahun.
Prinsip Keadilan Mengatasi Ketimpangan PTN PTS
Oleh karena itu, Himmatul Aliyah mendesak penerapan enam prinsip dasar pengelolaan penerimaan mahasiswa. Prinsip utama ini meliputi keadilan, akuntabilitas, fleksibilitas, efisiensi, transparansi, serta bebas konflik kepentingan.
Baca Juga: DPR Peringatkan Kebijakan Kuliah Gratis 2027 Berpotensi Mengancam Kampus
Dengan demikian, penerapan seluruh prinsip utama ini menjamin hak pendidikan seluruh warga negara. Selain itu, sistem seleksi yang transparan mencegah monopoli pendaftar oleh kampus negeri.
Komisi X DPR RI meminta kampus negeri menjalankan seluruh proses seleksi secara terbuka. Hasilnya, keterbukaan informasi publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan mahasiswa.
Bahkan, ekosistem penerimaan mahasiswa baru harus memberikan dampak luas bagi perluasan akses pendidikan. Maka dari itu, seluruh anak bangsa berhak mendapat kesempatan kuliah secara adil.
Selanjutnya, tim Panja SPMB mendatangi Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang. Anggota dewan memetakan hambatan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2026.
Di sisi lain, DPR RI mengevaluasi skema ujian dan penetapan kuota daya tampung kampus. Kemudian, anggota legislatif memeriksa transparansi proses tes hingga penetapan kelulusan peserta.
Selain itu, DPR RI menghitung rasio pendaftar dan peserta yang lolos seleksi kampus negeri. Pada saat yang sama, data teknis hasil evaluasi ini menjadi bahan analisis utama tim dewan.
Sementara itu, pertemuan di Kampus Untirta menghadirkan para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. Akhirnya, dialog interaktif ini menghimpun gambaran utuh kondisi penerimaan mahasiswa baru.
Baca Juga: Pembiayaan Produktif Perbankan Syariah, DPR Warning BSI-BSN
Bahkan, para rektor kampus swasta se-Provinsi Banten menyampaikan keluhan secara langsung. Pimpinan kampus swasta memaparkan kondisi riil krisis pendaftar yang mereka hadapi.
Akibatnya, pengelola perguruan tinggi swasta membeberkan dampak perluasan kuota kampus negeri. Banyak kampus swasta mengalami penurunan pendaftar yang sangat drastis setiap tahun.
Oleh karena itu, rektor perguruan tinggi swasta meminta DPR RI segera mengambil langkah konkrit. Pimpinan swasta berharap pemerintah menyelamatkan keberlangsungan perguruan tinggi swasta di daerah.
Maka, aspirasi pimpinan kampus swasta menjadi landasan kuat bagi perjuangan Komisi X. Selanjutnya, DPR RI berkomitmen memperjuangkan nasib perguruan tinggi swasta secara maksimal.
Solusi DPR RI Mengatasi Dampak Ketimpangan PTN PTS
Selain itu, Himmatul Aliyah memastikan DPR RI menindaklanjuti seluruh aspirasi para rektor. Anggota dewan menggunakan data lapangan untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif.
Kemudian, Komisi X DPR RI merumuskan rekomendasi kebijakan resmi bagi pihak pemerintah. Rekomendasi kebijakan ini menjadi panduan merombak total sistem penerimaan mahasiswa.
Dengan demikian, langkah sistemik ini mengurai masalah ketimpangan PTN PTS secara tuntas. Kebijakan baru akan mengembalikan iklim kompetisi kampus yang sehat dan adil.
Baca Juga: Komisi IV DPR Dukung Kebijakan Stop Impor Beras dan Jamin Stok Nasional Aman Tembus 4,8 Juta Ton
Oleh sebab itu, evaluasi ketat kuota jalur mandiri menjadi kunci utama penataan ekosistem pendidikan. Sebaliknya, pembatasan kuota jalur mandiri mencegah jurang pemisah yang makin lebar.
Maka dari itu, DPR RI mengawal perumusan regulasi baru penerimaan mahasiswa hingga tuntas. Hasilnya, sistem seleksi yang bersih memulihkan kepercayaan publik secara luas.
Sementara itu, kementerian terkait wajib merespons sinyal bahaya penurunan jumlah mahasiswa swasta. Oleh karena itu, pemerintah dan perguruan tinggi swasta perlu membangun sinergi pendidikan yang kokoh.
Selanjutnya, Komisi X DPR RI menjamin kepastian masa depan perguruan tinggi swasta. Sebab, kebijakan pendidikan nasional wajib mengutamakan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Namun demikian, pemerintah perlu mengeluarkan aturan turunan untuk membatasi kuota jalur mandiri. Langkah regulasi pembatasan kuota ini mencegah monopoli calon mahasiswa oleh kampus negeri.
Penyelamatan Kampus Swasta Dari Ketimpangan PTN PTS
Padahal, perguruan tinggi swasta memberikan kontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, DPR RI terus mendorong alokasi dukungan adil bagi perguruan tinggi swasta.
Baca Juga: Karantina Tanjung Priok, DPR Minta Stop Uji Acak Pangan Impor
Dengan demikian, penyelamatan kampus swasta menjaga keberlanjutan akses pendidikan tinggi di daerah. Sebab, masyarakat membutuhkan keberadaan perguruan tinggi swasta yang berkualitas serta terjangkau.
Bahkan, langkah konkrit perumusan kebijakan baru ini menjadi momentum pembenahan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, seluruh pihak wajib menjaga keberlanjutan masa depan perguruan tinggi swasta Indonesia.
Akhirnya, pemerintah dan DPR RI harus menyatukan langkah demi menciptakan ekosistem pendidikan seimbang. Maka, sinergi yang harmonis antara kampus negeri dan swasta memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, keberadaan kampus swasta sangat menopang daya tampung pendidikan tinggi nasional. Oleh karena itu, kementerian tidak boleh mengabaikan peran besar perguruan tinggi swasta.
Namun, ekspansi kuota mandiri kampus negeri yang tidak terkendali terus menekan posisi kampus swasta. Akibatnya, keberlangsungan operasional perguruan tinggi swasta di berbagai daerah berada dalam ancaman nyata.
Sebab itu, DPR RI mendorong regulasi penerimaan mahasiswa yang lebih seimbang dan proporsional. Langkah proteksi ini menjaga kelangsungan hidup kampus swasta yang selama ini melayani masyarakat.
Dengan demikian, masa depan pendidikan tinggi nasional dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara kampus negeri dan swasta menjadi kunci utama dalam memajukan kualitas bangsa. (Dentzu/R4/HR-Online)
