Pajak dalam Islam halal atau haram menjadi salah satu pembahasan yang sering muncul di tengah masyarakat. Pertanyaan halal atau haram sejatinya sudah terinci jawabannya secara jelas dalam hukum Islam. Sebagian ulama memandangnya sebagai pungutan dengan batasan ketat, sementara lainnya membolehkan apabila kondisinya memang perlu.
Baca Juga: Sutrah dalam Salat Menurut Islam, Ternyata Bukan Sekadar Pembatas Biasa
Perbedaan pandangan tersebut muncul karena sistem perpajakan modern berbeda dari pungutan pada masa awal Islam. Pajak juga berkaitan dengan pengelolaan negara, pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, pemahamannya perlu melihat ke tujuan, cara pemungutan, besaran beban hingga penggunaan dana.
Pajak dalam Islam Halal atau Haram Menurut Pandangan Syariat
Seperti kita ketahui, pajak secara umum merupakan pungutan yang negara kenakan kepada masyarakat berdasarkan aturan tertentu. Dana tersebut kemudian masuk dalam penerimaan negara. Pemerintah menggunakannya untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Misalnya menyejahterakan rakyat atau kebutuhan mendesak lainnya.
Dari kacamata fiqih, pajak sering dibahas dengan beberapa istilah Arab. Di antaranya terdapat dharibah, maks dan kharaj. Namun, setiap istilah memiliki konteks dan pengertian yang berbeda. Kharaj, misalnya, berkaitan dengan pungutan atas tanah dalam pembahasan fiqih masa lampau. Sementara maks sering merujuk pada pungutan yang mengandung unsur kezaliman.
Pajak sendiri tidak sama dengan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang berbeda dalam Islam. Zakat merupakan ibadah wajib bagi Muslim yang memenuhi syarat. Penyalurannya juga memiliki kelompok penerima yang telah syariat tentukan. Artinya, pembayaran pajak tidak otomatis menggugurkan kewajiban zakat.
Pandangan yang Mengharamkan Pajak secara Mutlak
Pertanyaan pajak dalam Islam halal atau haram punya jawaban berbeda menurut pandangan ulama. Sebagian ulama menggunakan sejumlah hadits tentang larangan maks sebagai dasar pembahasan pajak. Dalam hadis tersebut, terdapat ancaman keras bagi pemungut pungutan yang zalim. Apalagi sampai menyengsarakan pihak pembayar pajak.
Baca Juga: Adzan dan Iqamah untuk Salat Munfarid, Begini Hukumnya dalam Islam
Pandangan ini menekankan perlindungan terhadap harta masyarakat. Pajak yang memaksa, memberatkan, atau mengambil harta tanpa alasan tepat menjadi persoalan serius. Prinsip tersebut juga sejalan dengan QS An Nisa ayat 29. Ayatnya melarang umat Islam mengambil harta sesama dengan cara batil.
Pajak Dapat Halal di Kondisi Tertentu
Pandangan lain memberikan ruang terhadap pemungutan pajak. NU, misalnya, menyebut pajak dalam Islam dapat menjadi tidak haram demi kemaslahatan umum. Syaratnya, sumber dana lain tidak mencukupi kebutuhan negara. MUI pun turut menyampaikan perkembangan pandangan fiqih mengenai pajak.
Dalam pembahasan Komisi Fatwa, pajak masuk ranah fiqih muamalah. Prinsip dasarnya membolehkan transaksi selama tidak terdapat larangan syariat. Dengan kata lain, status pajak tidak selalu dapat dipukul rata. Ada kondisi yang membuat pemungutan pajak dapat diterima secara syariat dan hukumnya boleh.
Batasan Pajak yang Sah Menurut Islam
Pembahasan terkait pajak dalam Islam halal atau haram tentu membutuhkan beberapa batasan. Tujuannya agar pungutan ini tidak berubah menjadi kezaliman. Prosedur maupun mekanisme pemungutan menjadi bagian penting dalam penilaiannya. Berikut beberapa hal yang wajib pemungut pajak ketahui.
1. Tidak Membebani Masyarakat secara Berlebihan
Pajak perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pungutan yang terlalu besar bisa menekan kondisi ekonomi masyarakat. Islam menyebut pembayaran pajak dapat pemerintah berlakukan kepada rakyat yang mampu demi kemaslahatan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi kelompok masyarakat yang rentan.
2. Pemungutan Harus Dilakukan secara Adil
Keadilan menjadi prinsip penting dalam pengelolaan pajak supaya tidak menjadi haram. Dalam hal ini, pemungut harus menentukan objek serta wajib pajak secara proporsional. MUI menekankan pentingnya prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Pemungutan juga tidak seharusnya sewenang-wenang. Aturan jelas dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
3. Dana Pajak Harus untuk Kemaslahatan
Tujuan penggunaan dana menjadi batasan penting berikutnya. Pajak dapat memperoleh ruang kebolehan alias halal ketika penggunaannya mendukung kebutuhan masyarakat. Dana negara dapat mendukung berbagai kebutuhan publik. Contohnya pembangunan fasilitas, pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sebaliknya, penyalahgunaan dana seperti korupsi dari tim pemungut menimbulkan kesalahan besar. Karena itu, pengelolaan pajak membutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban. MUI bahkan menyatakan bahwa pemungutan pajak yang tidak memenuhi ketentuan keadilan dan amanah hukumnya haram.
Baca Juga: Hukum Lupa Sujud Sahwi untuk Sholat Munfarid Maupun Berjamaah
Lalu, bagaimana kesimpulan mengenai pajak dalam Islam halal atau haram? Jawaban pajak dalam Islam halal atau haram perlu melihat bentuk dan pelaksanaannya. Pajak halal apabila negara membutuhkannya untuk kemaslahatan masyarakat dengan pemungutan yang amanah, transparan dan adil. Sebaliknya, pungutan mengandung kezaliman tidak boleh. Hal tersebut mencakup pungutan yang berlebihan atau tidak memiliki tujuan bermanfaat. (R10/HR-Online)
