harapanrakyat.com,- Pusat data Artificial Intelligence (AI) milik BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, bukan hanya berbicara soal teknologi dan kecanggihan komputasi. Di balik operasional fasilitas tersebut, ada kebutuhan air dalam jumlah besar yang kini disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat. Pasalnya, berpotensi menyentuh persoalan paling mendasar bagi masyarakat: ketersediaan air.
Baca Juga: TPA Nangkaleah Terbakar Lagi, WALHI Jabar Tuntut Pemkab Tasikmalaya Tanggung Jawab
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jabar, Wahyudin, mendesak pemerintah agar membuka seluruh kajian ilmiah. Kajian tersebut mengenai pemenuhan dan dampak penggunaan air fasilitas secara transparan kepada masyarakat luas.
Wahyudin menilai, transparansi kajian lingkungan sangat penting. Mengingat kebutuhan air untuk pendingin mesin pusat data, berpotensi bersinggungan langsung dengan hak atas air warga sekitar serta keberlanjutan daya dukung kawasan Jatiluhur.
“Jika terpenuhi, dampak negatif yang akan munculnya apa untuk Jatiluhur serta masyarakat yang memanfaatkannya,” kata Wahyudin, Kamis (1/10/2026).
Baca Juga: Pengurusan AMDAL Pusat Data AI Jatiluhur Masih Panjang, Pemprov Jabar Kawal Ketat Penggunaan Air
WALHI Jawa Barat Khawatir Pasokan Air Warga Terganggu
Wahyudin berujar, pengoperasian pusat data AI berskala besar memerlukan pasokan air hingga jutaan liter setiap harinya. Ia mengingatkan, apabila fasilitas teknologi berdiri di dekat kawasan pemukiman atau menggunakan sumber daya air lokal tanpa kendali yang ketat, hal itu dapat mengancam ketersediaan air bersih yang biasa dimanfaatkan oleh warga sehari-hari.
Pemprov Jabar beserta Pemkab Purwakarta harus memastikan, bahwa pemenuhan alokasi air industri tidak sampai mengorbankan daya dukung lingkungan kawasan Jatiluhur.
“Jika pembangunan yang berada di wilayah banyak pemukiman berpotensi menyedot air yang selama ini dimanfaatkan warga hingga habis. Karena data center ini akan menggunakan jutaan liter air setiap harinya,” tuturnya
Oleh karena itu, WALHI Jawa Barat mendorong pemerintah untuk menguji publik seluruh hasil analisis mengenai dampak lingkungan proyek tersebut. Hal itu agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan jaminan keselamatan ekologis.
Baca Juga: WALHI Jawa Barat Sebut Pemicu Longsor Cisarua KBB Bentuk Kelalaian Pemerintah
“Ini harus ada pengkajian dari pemerintah lalu menguji publik kepada khalayak. Jadi terlihat, apakah kebutuhan data center ini akan mengganggu pasokan air yang ada di Jatiluhur atau tidak,” pungkasnya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
