Kepala Bulog Sub Divre Ciamis, Sulais, saat peluncuran perdana BPNT tahun 2018 di Kota Banjar, bersama Walikota Banjar, Kepala BNI Cabang Banjar, dan Kepala Dinas Sosial. Photo: Nanang Supendi/HR.
Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-
Bulog Sub Divre Ciamis terus mempersiapkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah kerjanya. Setelah sebelumnya program tersebut dilaunching hari Jum’at (09/02/2018), pada e-warong di Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja.
Hal itu dilakukan seiring adanya perluasan daerah penerima yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) RI Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah KPM dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Rastra (Bansos Rastra), serta BPNT Tahun 2018.
“Setelah peluncuran perdana BPNT 2018 di Kota Banjar itu, kita terus mempersiapkan pelaksanaannya di daerah sasaran lain. Karena tahun ini bukan hanya Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya, tapi juga Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan Kabupaten Garut,” kata Kepala Bulog Divre Ciamis, Sulais, kepada Koran HR, Senin (09/02/2018).
Artinya, daerah penerima Bansos Rastra di wilayah kerjanya tersebut hanya akan diberikan dua bulan, yakni alokasi Januari dan Februari saja. Bulan selanjutnya migrasi atau penerima program BPNT, seperti halnya Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya yang telah lebih dulu mendapatkannya sejak 2017.
“Jadi memang kita termasuk wilayah kerja di tahun 2018 yang mendapatkan penambahan sasaran program, sebagaimana kebijakan atau keputusan pusat. Maka, tidak adalagi program raskin tapi diganti BPNT,” tandas Sulais.
Wakil Kepala Bulog Sub Divre Ciamis, B Firman, menambahkan, sesuai Kepmensos, semua wilayah kerjanya di tahun 2018 mendapatkan program BPNT. Cuma Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan Kabupaten Garut untuk alokasi bulan Januari dan Februari masih mendapatkan Bansos Rastra, dan untuk BPNT mulai diterima bulan Maret (tahap II). Sedangkan, Kabupaten Pangandaran sampai bulan Juni atau BPNT mulai disalurkan Juli (tahap III).
“Jumlah kuota BPNT diterima Kabupaten Ciamis sebanyak 84.940 KPM, Kabupaten Garut 171.483 KPM, Kabupaten Tasikmalaya 125.555 KPM, serta Kabupaten Pangandaran 29.575 KPM. Sementara Kota Banjar 8.717 KPM dan Kota Tasikmalaya 49.617 KPM,” ungkapnya.
Atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemensos RI dalam pengadaan penyaluran komoditi BPNT, pihaknya sudah siap untuk menjalankannya dan berupaya mengirim komoditas BPNT dengan kualitas yang baik sesuai ketentuan.
Selain itu, Bulog juga selalu siap berkoordinasi dengan dinas terkait di masing-masing wilayah kerja, termasuk dengan pihak bank yang telah dipercaya untuk dilibatkan dalam program BPNT.
Menurut Firman, pemerintah memberi kepercayaan pada pihaknya tentu bukan tanpa alasan. Karena Bulog merupakan satu-satunya perusahan umum yang mampu menyediakan komoditi dengan jumlah besar, mampu menyediakan komoditi sesuai yang diharapkan dan bertanggungjawab. Bulog juga sebuah perusahaan yang bisa memberikan pelayanan prima pada saat penyaluran, serta mampu memberikan kualitas terbaik dengan harga sangat bersahabat.
“Perlu diingat pula, dalam suksesnya penyaluran BPNT seperti di Kota Banjar ini tiada lain berkat sinergi yang baik antara Dinsos, BNI, pendamping dan kami sendiri. Semuanya telah berjalan sesuai tupoksinya, di mana Dinsos sebagai komando, BNI sebagai penanggungjawab pembayaran, para pendamping naungan Dinsos yang membantu kelancaran penyaluran, serta Bulog sebagi penanggungjawab komoditi,” terangnya.
Dia juga menjelaskan, setiap KPM BPNT diberikan tabungan atau sejenis kartu debit (e-voucher) senilai Rp.110 ribu yang akan diisi setiap bulannya. Di Kota Banjar, nilai sebesar itu setara dengan 8 kilogram beras kualitas premium dan 0,5 kilogram telur.
Jadi KPM di mana pun dapat menukar kartu e-voucher dengan komoditi yang telah disepakati di e-warong atau agen yang ditunjuk oleh pihak Bulog dan bank. (Nanks/Koran HR)