Konflik Presidium – DPRD Disesalkan

Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Munculnya konflik kepentingan antara Presidium dengan politisi Pangandaran yang kini duduk di DPRD Ciamis, ternyata disesalkan oleh sejumlah pihak. Mereka pun menyoroti statement Ketua Pansus Percepatan Pelantikan Pejabat Bupati Pangandaran (DPRD Ciamis), Iwan M. Ridwan, yang dimuat koran HR edisi lalu, yang dinilainya kurang arif dan terkesan memancing emosi sejumlah tokoh Presidium Pembantukan Kabupaten Pangandaran.

Humas Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Dedi Kurniadi, S.Hut mengatakan, statment yang dilontarkan oleh Pansus DPRD Ciamis, di media masa, seharusnya lebih arif dan bijaksana, jangan malah membuat provokatif dengan membuat stetment bahwa Presidium telah dijadikan kepentingan politik oleh Ketua Presidium, dan menganggap Presidium kebablasan dan terlalu depan.

“Kalau memang DPRD merasa peduli kepada proses terbentuknya DOB Kabupaten Pangandaran, tidak semestinya berbicara seperti itu. Justeru stetment di media massa yang urakan itu nantinya akan menuai konflik, dan akan menjadikan sebuah polemik yang berkepanjangan,” tegasnya.

Menurut Dedi, seharusnya saat ini waktunya untuk merapatkan barisan antara Legislatif, Eksekutif dan Presidium untuk menyongsong satu kepentingan yaitu lancarnya proses DOB Kabupaten Pangandaran.

Dedi juga menambahkan bahwa Presidium merupakan wadah aspirasi masyarakat yang mewakili 10 Kecamatan. Dan kalau saja tendensius menyerang kepada Ketua Presidium, otomatis telah mengusik seluruh pengurus yang berada di tubuh Presidium.

“Perlu diingat juga,

Menurut Dedi, konflik kepentingan politik di elit Pangandaran harus segara disudahi. Pansus DPRD yang notebenenya sebagai wakil rakyat dan Presidium sebagai saluran wadah aspirasi masyarakat 10 Kecamatan, mestinya harus berjalan seirama demi kesuksesan DOB Kabupaten Pangandaran.

Dedi juga mengungkapkan, jasa dari Presidium sebagai penggores tinta emas penggagas pemekaran sudah melekat di masyarakat. Sementara peranan DPRD dalam proses suksesnya pemekaran sama sekal belum terlihat oleh masyarakat.

“Suksesnya proses pemekaran ini kan hasil kerja Eksekutif, Presidium dan DPR RI. Sementra DPRD perwakilan mandat yang diusung dari berbagai kepentingan partai politik telah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Mungkin mereka ingin mengambil alih peranan Presidium untuk mendapat simpati masyarakat,” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Budayawan muda Pangandaran, Rangga Rinekapalwa, mengatakan, proses pemekaran ini harus menjadi momentum kebersamaan seluruh element masyarakat Pangandaran, dan jangan sampai muncul untuk kepentingan golongan atau politik tertentu saja.

“Seharusnya semua pihak menyudahi konflik kepentingan. Karena saat ini bukan untuk mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, tetapi harus menyatukan kepentingan seluruh masyarakat yang berada di 10 Kecamatan DOB Pangandaran,” tandasnya.

“Kalau kepentingan konflik politik nanti ada waktunya, sekarang justeru harus satu tujuan untuk kepentingan tercapainya DOB Pangandaran” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran H. Supratman B.Sc, saat diminta komentar terkait tudingan Pansus DPRD yang menyudutkan pihak Presidium, dia hanya tersenyum dan enggan berkomentar banyak.

“Kita lihat saja nanti kedepan, hasil dari gerak langkah Presidium dan Pansus DPRD. Tidak usah berpolemik dan mengedepankan konfrontasi. Sekarang saatnya menanamkan kebaikan untuk umum supaya hasilnya optimal,” singkat Supratman, disela-sela acara Seminar Wisata Religi yang digelar di Aula Hotel Sandaan Pangandaran, Rabu (20/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Pansus Percepatan Pelantikan Bupati Pangandaran (DPRD Ciamis), Iwan M. Ridwan, menegaskan, dia melontarkan statement yang tendisus terhadap Ketua Presidium, karena Ketua Presdium kerap memunculkan statement di media massa yang kerap melecehkan kinerja Pansus DPRD.

“ Oke saya terima dikritik siapapun. Karena saya sangat terbuka dikritik. Namun sayang ingin tegaskan, bahwa saya tidak menyerang Presidium secara keorganisasian, tetapi saya mengkritik Bapak Supratman secara pribadi. Pak Supratman kan yang awalnya mengkritik kami di media massa? Kenapa kami dari Pansus tidak boleh mengkritik Pak Supratman? Kalau tidak boleh, tidak fair dong!,” tegas Iwan dengan nada tinggi.

Iwan juga mengaku sepakat Presidium dengan Pansus DPRD Ciamis bersinergi dalam mensukseskan proses DOB Pangandaran. “ Saya pribadi dengan teman-teman di Pansus tidak ada masalah dengan Presidium, malah kami selalu komunikasi. Artinya, kalau ada yang bilang Presidium dengan Pansus DPRD konflik, itu keliru,” ujar politisi PDIP dari Kecamatan Mangunjaya ini.

Iwan juga menyangkal apabila DPRD Ciamis tidak memilki kontrubusi dalam proses pemekaran. Menurut Iwan, apabila DPRD Ciamis tidak melakukan kontribusi, mana mungkin pemekeran Kabupaten Pangandaran bisa terwujud. “ Yang mengusulkan pemekaran ke pemerintahan kan harus dari DPRD. Kalau kami tidak memilki kontribusi, mana bisa Pangandaran sekarang jadi DOB. Jelas itu tudingan yang aneh, “ ujarnya.

Iwan juga mengatakan saat ini tidak perlu ada pihak yang merasa paling berjasa, tetapi semua pihak harus berpikir bagaimana proses pembentukan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran bisa berjalan lancar tanpa hambatan. “ Mari kita bersatu. Tinggalkan kepentingan pribadi dan golongan, mari kita sukseskan dulu Pangandaran. Yang pasti, semua element berjasa dalam pembentukan Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya. (Syam/Bgj)