Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- Salah seorang perawat yang bekerja di RSUD Ciamis angkat bicara terkait sejumlah pemberitaan pelayanan rumah sakit yang beberapa waktu sempat viral.
Ani Latin (32), perawat RSUD Ciamis yang mengaku warga Desa Sindangsari, Kecamatan Cikoneng ini, mengatakan, dirinya cukup miris dengan berbagai komentar kasar yang ia baca di media sosial.
“Macam-macam komentarnya, mulai dari yang meminta agar semua pegawai RSUD Ciamis diganti, pelayanan lamban, ada juga yang bilang pasien BPJS selalu dinomorduakan,” kata Ani dalam surel yang diterima redaksi HR Online, Selasa (6/8/2019)
Lebih lanjut Ani mengatakan, tak sedikit komentar tersebut disampaikan dengan nada kasar. Padahal menurut dia, hal itu tidak perlu, lantaran RSUD walau dihujat pun tetap dibutuhkan.
“Dihujat namun tetap saja dibutuhkan, mungkin itu kata yang pas untuk mengomentari berita yang sempat viral di beberapa media sosial tentang kurangnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis,” katanya.
Apalagi, kata dia, setelah sejumlah awak media meliput sidak Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya beserta wakilnya, komentar negatif makin menjadi-jadi.
“Bahkan ada yang berkomentar kasar dengan caci maki tanpa mengetahui fakta di lapangan yang sebenarnya terjadi seperti apa,” kata dia.
Ani sempat mengutip salah satu komentar yang ia baca dari Facebook yang menurutnya sangat kasar dan merendahkan.
“Dijarieunna tina naon nya maranehna? Manusa laen nya? Padahal maranehna teh pelayan, leuwih kasarna mah jongos masyarakat (dibuat dari apa ya kalian? Manusia bukan? Padahal kalian itu pelayan, lebih kasarnya lagi jongos/babu masyarakat),” ucap Ani menirukan salah satu komentar dari salah satu akun Facebook yang sempat dia baca.
Faktanya, menurut Ani, RSUD Ciamis tetaplah dibutuhkan setiap orang yang ingin berobat. Ani menyebut banyak pengunjung dan pasien yang masih terus berdatangan.
“Apapun alasannya, RSUD tetap merupakan sarana penting yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, dan harusnya RSUD tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membedakan status dan golongan pasien,” ungkapnya.
Menurut Ani apa yang terjadi di RSUD Ciamis tidak terlepas dari penerapan sistem yang ada saat ini. Baik sistem dari pusat maupun di daerah.
“Lamban dalam memberi pelayanan menurut saya karena banyaknya hal yang harus dilakukan, sedang jumlah pegawai terbatas dengan alasan menekan biaya pegawai,” terangnya.
Sementara terkait pasien BPJS yang dirasa selalu dinomorduakan, Ani menyebut fenomena tersebut bukanlah hal pertama dan sudah banyak terjadi di berbagai Rumah Sakit Umum di Indonesia.
“Dengan BPJS, maka RSU harus menalangi terlebih dahulu kebutuhan pasien, namun sistem pergantian yang kadang justru telat dari pihak BPJS. Jelas hal ini berpengaruh bagi operasional RSU,” katanya.
Ani bahkan menyebut dalam praktek BPJS rakyat menjadi korban, terlebih BPJS, menurut Ani, sebenarnya hanyalah salah satu program yang dibuat untuk melepaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesehatan rakyat.
“Dengan BPJS rakyat tanpa sadar dipaksa membayar iuran atas nama kebersamaan dalam gotong royong,” tegasnya.
Ani menambahkan, masyarakat berhak memberi komentar sebagai bentuk kekecewaan dan koreksi agar pelayanan RSUD Ciamis menjadi lebih baik ke depannya. Namun Ani meminta komentar disampaikan dengan kata-kata yang baik.
“Alangkah lebih baik jika dengan kata-kata yang ma’ruf, bukan dengan mencaci, menghina, ataupun saling menjatuhkan. Semoga bisa menjadi instrospeksi bersama,” pungkasnya. (Ndu/R7/HR-Online)
Berita Terkait:
Bupati Sidak RSUD Ciamis: Pasien Antri dari Subuh, Dokter Tidak Ada di Tempat
Pasien Keluhkan Sikap Perawat RSUD Ciamis Tidak Ramah, Ini Kata Direktur
