Berita Banjar, (harapanrakyat.com),- Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Banjar terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan pengangguran yang ada di Kota Banjar melalui berbagai program yang digulirkan.
Sebagai dinas yang memiliki misi dan fokus pengentasan pengangguran, Disnaker telah melatih ribuan masyarakat agar memiliki kemampuan dan Sumber Daya Masyarakat (SDM) meningkat.
Seperti yang diungkapkan Sekretaris Disnaker Kota Banjar, Yudi Kardiman, Disnaker memiliki misi peningkatan SDM masyarakat Kota Banjar dan mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
Menurutnya, di tahun 2018 Disnaker Kota Banjar fokus terhadap peningkatkan SDM, sedangkan tahun 2019 ini fokus pada SDM dan juga peningkatan LPE.
“Untuk peningkatan SDM, di tahun ini kita melaksanakan pelatihan kepada sekitar 1000 orang melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Ini hasil MoU dengan BBLK Bandung yang mana anggarannya juga dari Pusat,” kata Yudi kepada Koran HR, Senin (18/11/2019).
Yudi menambahkan, dalam pelatihan di BLK tersebut, masyarakat dibekali berbagai keterampilan yang sudah disediakan, seperti keterampilan menjahit, las, perbengkelan, tata boga, rias pengantin dan lainnya.
Di tahun 2019 ini, kata Yudi, terdapat sekitar 56 paket yang masing-masing paket terdiri dari 16 orang. Adapun waktu pelatihan tersebut ada yang 15 hari dan ada juga yang 20 hari.
Para peserta yang mengikuti pelatihan, kata Yudi, selain mendapatkan pengetahuan secara gratis, juga dibekali pengganti transport. Bahkan, para peserta juga diarahkan untuk bekerja di tempat usaha yang ada di Banjar.
“Ilmu yang mereka dapat ada yang dikembangkan secara mandiri, dan ada juga yang diarahkan bekerja di tempat usaha yang ada di Banjar. Misalnya kita salurkan ke konveksi bagi mereka yang mengikuti pelatihan menjahit,” ujar Yudi.
Dengan bekal pengetahuan serta keterampilan kepada warga Kota Banjar ini, lanjut Yudi, diharapkan mampu mendongkrak masyarakat yang tadinya menganggur menjadi bisa mendapatkan pekerjaan.
Misi selanjutnya, sambung Yudi, Disnaker berupaya memberikan usulan kepada pemerintah provinsi agar upah yang diberikan sesuai dengan harapan. Hal pemerintah daerah berperan besar menjadi penengah antara serikat pekerja dan pengusaha.
“Kalau dari serikat pekerja pasti meminta agar gaji yang diterima para pekerja itu tinggi, sedangkan pengusaha sebaliknya. Di situ peran kita menjadi penengah berapa besaran UMK yang akan didapat pekerja,” jelas Yudi lagi.
Di tahun 2020 mendatang, Yudi menambahkan, sebagaimana hasil kesepakatan dengan berbagai elemen dan hasil kajian, pihaknya sudah mengusulkan besaran UMK kepada Pemprov Jabar sekitar 1,8 juta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 200 ribu jika dibanding tahun 2019.
“Kita sudah usulkan, tinggal eksekusinya nanti sekitar tanggal 21 November 2019. Mudah-mudahan saja diterima, dan kemudian nanti akan kita sampaikan hasilnya kepada Walikota,” ucap Yudi.
Sementara pengawasan terkait pelaksanaan UMK tersebut dilaksanakan atau tidak oleh sebuah perusahaan, Yudi menyebut bukan menjadi kebijakan dari dinasnya. Melainkan ada pengawas khusus dari Pemprov Jabar.
Dari berbagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran yang mencapai sekitar 5000 di Kota Banjar ini, Yudi menambahkan, tidak cukup dilakukan oleh dinas saja. Akan tetapi dinas terkait juga berperan besar dalam mewujudkan masyarakat Kota Banjar yang lebih sejahtera.
“Masyarakat sudah kita latih, sudah kita berikan pengetahuan, dan juga kita arahkan. Tinggal soal permodalan kan bisa ke Dinas UMKM atau ke yang lainnya. Artinya ini semua harus bergandeng tangan, tidak bisa Disnaker Kota Banjar itu berjalan sendiri,” kata Yudi. (Muhafid/Koran HR)
