Berita Pangandaran (harapanrakyat.com).- Forum Mahasiswa Pangandaran menyatakan netral dan independen selama Pilkada 2020 berlangsung. Bahkan, mereka bakal mengawal agar jalannya pesta demokrasi ini sesuai dengan aturan.
Asep Khudori, salah satu mahasiswa, mengatakan, penyelenggaraan Pilkada ini agar bisa sehat dan damai perlu adanya dukungan berbagai pihak, terutama mahasiswa.
Maka dari itu, pihaknya bersama mahasiswa dalam forum ini bertekad untuk memastikan pemilihan sudah sesuai dengan aturan, terutama dalam penegakan protokol kesehatan.
“Jadi, ketika nanti ada hal-hal yang janggal, kami tidak segan-segan memberikan kritik yang membangun, baik untuk pemerintah maupun penyelenggara. Ini tiada lain demi menghasilkan kepala daerah yang sesuai dengan regulasi,” katanya, Selasa (13/10/2020).
Lantaran Pilkada tahun ini berbeda dengan sebelumnya, ia pun berharap semua pihak yang terlibat bisa menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
“Kaitannya penerapan protokol kesehatan sudah tentu merupakan upaya agar tidak muncul klaster baru dari Pilkada. Makanya untuk mewujudkan itu perlu dukungan berbagai pihak demi pemilihan yang sehat,” ujarnya.
Sebagai mahasiswa, lanjutnya, ia harap Pilkada ini menjadi ajang refleski dan adu gagasan berbagai persoalan daerah, seperti kemiskinan, alih fungsi lahan penyebab banjir dan kekeringan.
“Dari kampanye kedua paslon kami harap bisa terealisasi ketika nanti terpilih, terutama berkaitan persoalan lingkungan tadi,” pungkasnya.
Isu Mahasiswa Dukung Paslon
Ketua Umum Forum Mahasiswa Pangandaran, Indra Amrulloh, menampik adanya isu forum mahasiswa Cimerak memberikan dukungannya terhadap salah satu Paslon.
Ia mengaku kaget setelah mendengar kabar tersebut dan menyayangkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab membawa nama mahasiswa ke salah satu calon.
“Kita tetap patuh dan menjunjung tinggi nilai idealisme mahasiswa. Jadi, ketika ada keterlibatan langsung pada politik praktis itu sama saja menciderai marwah sebagai kaum terpelajar,” imbuhnya.
Indra harap, mahasiswa dapat berperan dalam pengawasan selama Pilkada berlangsung maupun setelahnya sebagai kontrol sosial. (Mad/Koran HR)
