Para kader masyarakat tampak antusias mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Sub Sub Recipient (SSR) dari LSM Matahati, dan Implementing Unit (IU) dari LSM Viaduct, serta KPA Kota Banjar. Foto: Eva Lativah/HR
Banjar, (harapanrakyat.com),-
Guna meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap fenomena HIV-AIDS di Kota Banjar, LSM Matahati sebagai Sub Sub Recipient (SSR), serta LSM Viaduct dan Mutiara sebagai Implementing Unit (IU), bekerjasama dengan Global Fund dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Banjar, menggelar pertemuan kader masyarakat yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Pataruman, Purwaharja dan Kecamatan Banjar.
Adapun mereka yang terlibat sebagai kader masyarakat diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, kader PKK, kader Posyandu, dan keluarga, kerabat atau teman Odha.
Kegiatan yang dimulai sejak hari Senin sampai Rabu (21-23/10), bertujuan untuk membentuk Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat (PIKM) di wilayah-wilayah yang dinilai epidemik HIV.
Drs. Aam Hamdan, sebagai SSR Matahati, mengatakan, materi yang diberikan dalam pertemuan tersebut meliputi pemahaman dasar HIV-AIDS, dan menyusun konsep kerja kader HIV di masing-masing wilayah dalam wadah PIKM.
“Kami berharap semua kader di Kota Banjar bergerak dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS. Di Banjar sendiri sampai saat ini baru terbentuk 5 PIKM, itu semua atas permintaan masyarakat melalui kader, karena belum seluruh kota mendapatkan pemahaman informasi tentang HIV,” katanya, Senin (21/10).
Lebih lanjut Aam mengatakan, untuk pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin bertempat di Aula Puskesmas Kec. Pataruman, hari Selasa di Aula Puskesmas II, Kec. Langensari, dan hari Rabu di Aula Puskesmas Balokang, Kec. Banjar.
“Harapannya setelah semua bergerak, ada PIKM tingkat kota yang diketuai oleh Ibu Ade Uu, karena beliau Ketua PKK Kota Banjar,” kata Aam.
Dadang Sutrisno, IU dari LSM Viaduct, mengatakan, pembentukan PIKM di setiap wilayah yang epidemik HIV dinilai sangat perlu. Sebab, diantara kemajuan penting terkait dengan langkah penanggulangan HIV-AIDS oleh pemerintah adalah terintegrasinya langkah penanggulangan HIV-AIDS ke dalam system pelayanan kesehatan.
Untuk memperkuat kemajuan langkah dalam penganggulangan tersebut adalah adanya partisipasi masyarakat, mengingat pada satu sisi sifatnya yang epidemik, dan pada sisi lain pentingnya usaha-usaha dalam melakukan pencegahan.
“Sehubungan dengan gambaran tersebut, maka langkah penting yang harus dilakukan adalah pemerataan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, serta pemahaman masyarakat terkait situasi maupun kasus HIV-AIDS,” kata Dadang.
Sementara itu, Sekretaris KPA Kota Banjar, dr. Hj. Nina Tursinah, mengatakan, untuk tindak lanjut dari pembentukan PIKM tersebut nantinya terbentuk Warga Peduli AIDS (WPA).
Dia menyebutkan, penyebaran HIV di Kota Banjar sekarang bukannya makin berkurang, tetapi justru malah bertambah. Untuk bulan ini saja pihaknya memenukan dua penderita HIV dari kalangan ibu rumah tangga.
“Penyebaran HIV di Kota Banjar memang sangat memprihatinkan. Bahkan sekarang sudah masuk di kalangan pelajar,” kata Nina.
Senada dengan itu, Pengelola Program KPA, Rudi Ilham, menambahkan, pencegahan HIV di Kota Banjar bukan hanya tanggung jawab KPA, namun tanggung jawab semua masyarakat.
“Kemudian untuk di tataran pemerintahannya, ini merupakan tanggung jawab semua OPD yang ada di Kota Banjar, bukan hanya Dinas Kesehatan saja. Sampai saat ini KPA Kota Banjar masih mengandalkan bantuan dari Global Fund, dan untuk kebutuhan susu buat anak yang Odha saja kami masih dikirim dari KPA Kota Bandung,” terangnya.
Sedangkan untuk penjangkauan ke lapangan, pihaknya dibantu oleh LSM Matahati sebagai SSR, dan LSM Viaduct dan Mutiara sebagai IU. Sementara Dinas Kesehatan lebih berperan untuk memberikan layanan kesehatan.
“Harapan dari Global Fund, kedepan setelah bantuan ini selesai, Banjar bisa berdaya sendiri untuk penanganan HIV di daerahnya,” kata Rudi. (Eva/Koran-HR)
