Para Pedagang asongan yang biasa mangkal di kawasan Stasiun KA Banjar. Photo : Eva Latifah/HR
Intruksi Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 2/LL.006/KA-2012, tentang Penertiban Pedagang Asongan, ternyata dengan mudah “menghempaskan” sebanyak 66 orang pedagang asongan di Stasiun Banjar.
Dalam sekejap juga, dua lembar surat kebijakan perusahaan plat merah itu telah mem-bredel lapak asongan mereka. Saking kerasnya melaksanakan surat intruksi tersebut, Kepala Stasiun Banjar, hingga enggan mempersilahkan para pedagang asongan untuk sholat di mushola stasiun.
Woowww bukan!, republik ini paling pintar membuat kebijakan yang memberangus hak publik lainnya. Meski memang, surat Intruksi itu untuk meningkatkan pelayanan perkeretaapian di Indonesia.
Tapi haruskah kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik dengan menindas hak publik lainnya?. Usaha peningkatan pelayanan moda transportasi memang harus segera dilakukan di Indonesia, namun seyogya, intruksi yang ditanda tangani Ignasius Jonan harus sangat memperhatikan keberlangsungan hak hidup pedagang asongan.
Kenapa?, sebab yang mereka tertibkan adalah bentuk usaha warga negara yang berada di Republik yang miskin akan lapangan pekerjaan. Ke 66 orang pedagang asongan itu, bukanlah bebek, atau benda mati lainnya.
Ditambah lagi, Pak Kepala Stasiun (KS) Banjar seharusnya bijak menjalankan surat Intruksi Bos Besarnya itu. Jangan kaku dan terkesan sangat sentralistik begituuu donk Pak KS. Kenapa? Sebab, masalah serupa tidak hanya terjadi di stasiun Banjar saja.
Pak KS yang terhormaatttt, kasus ini juga terjadi diseluruh Indonesia, yang tentunya daerah yang dilalui kereta api saja yaaa Pak KS. Karena banyak juga daerah di Indonesia ini yang tak tersentuh kereta api, Iya kan Pak KS?.
Seperti contoh di stasiun Kejaksan Cirebon. Pihak stasiun setempat saat mensosialisasikan Intruksi itu sebelumnya sudah menerima sebagian dari pedagang asongan menjadi porter stasiun. Ada sebanyak 33 orang pedagang asongan beralih menjadi porter.
Hal itu dilakukan, karena pihak stasiun Kejaksan yakin kebijakan Intruksi Direksi itu akan membawa dampak sosial. Naaahhh, Pak KS Banjar kejadian sekarang ini merupakan dampak sosial, faham pak?.
Tidak hanya sebatas menjadikan porter saja, pihak stasiun Kejaksan bekerjasama juga dengan pihak pemerintah daerah setempat. Bahkan,mereka juga bekerjasama dengan BUMN untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang asongan. Tujuannya, agar para pedagang asongan bisa beralih profesi.
Untuk meminimalisasi dampak sosial yang terjadi akibat dua carik kertas Intruksi tersebut, pihak Stasiun Leumpuyangan, Yogyakarta memiliki cara lain. Para pedagang asongan masih bisa berjualan di stasiun saat kereta api datang. Tentunya, dengan tidak naik ke gerbong kereta.
Mereka masih bisa diperbolehkan berdagangan asongan dengan dibagi menjadi dua grup. Para pedagang asongan pun dibina agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang di stasiun. Mereka berdagang dengan menggunakan pakaian adat setempat, dan menyingkir disaat kereta telah berlalu.
Menjalankan Intruksi dengan “Engeuh” akan dampak sosial, akan terhindar dari gejolak sosial. Berjalannya kebijakan dengan mulus, dikarenakan dalam kebijakan tersebut juga telah terangkum solusi akan dampak sosial.
Kedua contoh tersebut, bukan juga berarti harus dijalankan di stasiun Banjar. Karena mungkin, disini contoh itu tidak akan sesuai. Carilah solusi lain agar kebijakan peningkatan pelayanan perkeretaapian terlaksana, tapi dengan tidak mem-bredel hak hidup warga negara lainnya.
Para pedagang juga sudah diterima oleh Ketua DPRD Kota Banjar untuk didengar aspirasi mereka. Ini sudah merupakan sebuah pintu untuk dilakukan kerjasama antara pihak Stasiun Banjar dengan pihak Pemkot Banjar. Karena ke 66 orang pedagang asongan itu warga kota Banjar.
Banyak cara untuk membuat hak hidup mereka tak terenggut. Semisal, didepan stasiun Banjar sudah terdapat lahan lapak Kuliner Jadimulya. Pihak stasiun Banjar bisa bersama-sama Pemkot Banjar, dengan dukungan DPRD kota Banjar untuk menciptakan alih profesi bagi ke 66 orang pedagang asongan itu berdagang di kuliner Jadimulya.
Sebetulnya mereka bukan Ngotot agar dagangannya dibeli hanya oleh penumpang kereta api saja. Mereka khawatir mata pencahariannya hilang, sementara kebutuhan hidup saat ini sangat berat.
Memanfaatkan lapak Kuliner Jadimulya sebagai pengalih profesi ke 66 pedagang asongan stasiun memang bukan satu-satunya solusi. Tapi yang terpenting yaitu, terjadinya peningkatan kualitas moda transportasi umum di Indonesia, khususnya perkeretaapian dan tentunya tidak dengan meninggalkan dampak sosial bagi para pedagang asongan.
Kini saatnya, pihak stasiun Banjar dan Pemkot Banjar duduk bersama memikirkan nasib hidup ke 66 pedagang asongan. Mau ditempatkan di lokasi baru, atau dilatih untuk berpindah lokasi, atau pun meniru contoh di stasiun Kejaksan atau Leumpuyangan. Silahkan pikirkan solusi terbaik bagi mereka. Sebab, mereka juga sama-sama warga negara Indonesia, seperti halnya pengguna jasa kereta api. ***
