Berita Pangandaran (Harapanrakyat.com),- Ketua BPD Pangandaran Maliki menanggapi aksi spontanitas warga yang menyegel kantor Desa Pangandaran, Jawa Barat, yang tidak puas dengan kinerja Kades.
Maliki menjelaskan, aksi ini merupakan aspirasi atas ketidakpuasan dalam musyawarah dalam mekanisme pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Desa Pangandaran.
“Saat musyawarah pembahasan itu, kepala desa tidak hadir. Jadi warga secara spontanitas membuat tulisan dalam poster kertas berisikan menuntut kepala desa mundur,” ujar Ketua BPD Pangandaran Maliki melalui sambungan telepon, Jumat (5/2/2021).
Malik pun membenarkan warga menuntut kades mundur. Itu datang dari perwakilan RT/RW Pangandaran Barat hingga Pangandaran Timur.
Ketua BPD Pangandaran pun membeberkan laporan dari perangkat desa, bahwa Kades ke kantor pada malam hari. Bahkan dari rekaman CCTV kades membuka berkas perangkat desa. Padahal hal tersebut bisa komunikasi dan tidak perlu datang pada malam hari.
“Kegiatan rapat itu spontan, saya sebagai Ketua BPD Pangandaran pun mendapat undangan secara lisan dari perangkat desa. Rapat kaitan penyamaan persepsi terkait mekanisme pembuatan LPJ,” ucapnya.
“Aksi itu bentuk ketidakpuasan warga terhadap kepala desa yang tak hadir saat rapat. Inisiatif rapat ini sebetulnya agar kepala desa mengerti terkait LPJ ini. Tapi karena tidak hadir jadi warga mungkin tidak puas. Memang kades pun sering tidak hadir dalam rapat,” tambahnya. (Ceng3/R9/HR-Online)
