Banjar, (harapanrakyat.com),- Walikota Banjar, DR dr. H Herman Sutrisno MM., mengatakan, kedepan sebutan pedagang kaki lima (PKL) harus diganti dengan sebutan Pedagang Kreatif Lapangan, sehingga konotasinya tidak buruk. Bukan hanya itu, prilakunya juga harus lebih baik dari sebelumnya.
“Dalam waktu dekat pemerintah akan menata seluruh PKL di Kota Banjar. Bukan hanya rest area saja, tapi pedagang di kawasan Dobo juga akan ditata lebih baik. Bahkan PKL di kawasan Kenangan pun akan ditata menjadi kawasan kuliner Kota Banjar,” ujar Herman, saat menanggapi permasalahan PKL di Kota Banjar yang dianggap mengganggu keindahan kota, Selasa (26/10).
Menurutnya, pedagang dikawasan Dobo akan mendapatkan penataan, seperti pembuatan sarana memasak atau dapur lengkap dengan fasilitas cuci piring, dan pemasangan paving blok untuk lantai.
“Kita akan tata sedemikian rupa agar kawasan kuliner Dobo tidak terlihat kumuh. Sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga. Paving blok untuk lantai juga akan saya pasang, agar jika hujan tidak becek,” ujarnya.
Sementara di lain tempat, Ade, salah seorang pedagang di kawasan Dobo, menyambut baik adanya rencana pemerintah menata kawasan tersebut menjadi kawasan kuliner yang lebih baik.
Dikatakan Ade, dirinya telah lama mendengar akan adanya penataan dari pihak pemerintah, yaitu sejak adanya isu penggusuran pedagang di kawasan Dobo. Namun ternyata tidak jadi digusur, melainkan akan ditata dengan konsekuensi adanya retribusi.
“Wacana penataan sudah sejak lama saya dengar. Jadi kalau sekarang ada lagi wacana penataan, sepertinya para pedagang tidak terlalu antusias, takutnya sudah banyak berharap tapi tidak jadi. Makanya, kami di sini lebih baik mengandalkan modal sendiri saja untuk menatanya,” kata Ade.
Menurut dia, bukannya para pedagang tidak ingin menata kawasan Dobo lebih baik lagi, namun hal itu terbentur dengan pembiayaan yang harus mereka keluarkan.
“Sebetulnya kami juga punya rencana akan memasang paving blok untuk lantainya, supaya tidak becek bila turun hujan, tapi ya itu tadi, saat ini dananya belum ada,” katanya.
Ade mengatakan, jika memang pemerintah akan menata kawasan Dobo, hendaknya pemerintah melakukan survey terlebih dahulu, apa yang dibutuhkan para pedagang. Sehingga, penataan bukan hanya sekedar kegiatan populis, agar terlihat perhatian terhadap pedagang, tanpa arah yang jelas.
Lain halnya dengan Yayan, salah seorang pedagang di kawasan rest area Parungsari. Dirinya mengaku telah mengetahui akan adanya bantuan dari pemerintah untuk penataan kawasan rest area, bahkan telah ada pendataan.
“Saya sudah tahu mengenai hal itu. Memang rencananya akan ada penataan, katanya mau diberi etalase dagangan. Selama itu tidak merugikan kami sebagai pedagang, kami menerima saja, namanya juga bantuan,” ucapnya. (pjr)
