Foto: Ilustrasi
Ciamis, (harapanrakyat.com),-
Meski Kabupaten Pangandaran sudah lepas sepenuhnya dari Kabupaten Ciamis, namun tidak membuat porsi anggaran belanja publik pada APBD Kabupaten Ciamis tahun 2014 naik siginifikan. Malah, untuk alokasi anggaran pembangunan ini masih berkutat dikisaran 25%. Sementara untuk belanja pegawai masih dominan dikisaran 75%.
Dari data yang diperoleh HR, diketahui total APBD Kabupaten Ciamis tahun 2014 sebesar Rp. 1,45 triliun. Dari angka tersebut, dibagi untuk pos anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 887 milyar dan ditambah untuk anggaran rutinitas operasional penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 180 milyar. Dengan begitu, tersisa anggaran sekitar Rp. 382 milyar untuk belanja publik.
Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni, mengatakan, saat wilayah Kabupaten Pangandaran masih bagian dari Kabupaten Ciamis, persentasi belanja publik pada APBD Ciamis dikisaran 25%. Setelah Pangandaran memisahkan diri, ternyata porsi belanja publik tidak beranjak naik dan masih berkutat dikisaran 25%.
“Artinya, perlu dilakukan efektifitas pada pos belanja pegawai dengan memangkas anggaran rutinitas opersional PNS. Karena sebelumnya kami berharap setelah wilayah Kabupaten Ciamis dikurangi 10 kecamatan (Kab. Pangandaran), idealnya belanja publik APBD Ciamis bisa meningkat dikisaran 35-40% dari sisa belanja pegawai, “ terangnya, kepada HR, Selasa (11/03/2014).
Disamping melakukan efektifitas belanja pegawai, lanjut Asep, Pemkab Ciamis pun harus melakukan terobosan guna meningkatkan besaran APBD di tahun berikutnya. Karena, apabila APBD Ciamis dari tahun ke tahunnya masih stagnant seperti saat ini, dipastikan pembangunan di Kabupaten Ciamis akan tertinggal oleh daerah lain.
“Terobasan yang dimaksud yakni melakukan penggalian potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Kami dari DPRD sudah mengusulkan agar Pemkab menggunakan jasa konsultan independent untuk mengkaji soal penggalian potensi PAD,” katanya.
“Hal itu sangat diperlukan, karena potensi PAD andalan Ciamis dari sektor parawisata sudah hilang, setelah Pangandaran lepas dari Ciamis,” ujarnya menambahkan.
Namun demikian, terang Asep, untuk menambah besaran APBD dari peningkatan PAD memerlukan waktu lama. Sementara kebutuhan peningkatan anggaran pada APBD sudah sangat mendesak.
“Jadi, kontribusi dari penggalian potensi PAD baru, itu untuk target jangka panjang. Sedangkan untuk terobosan jangka pendeknya, Pemkab harus bisa mendatangkan anggaran dari pusat dan provinsi sebesar-besarnya. Dua solusi itu tampaknya jawaban untuk meningkatkan belanja pembangunan, “ ujarnya.
Asep juga mengatakan, sebelum menggali potensi PAD, perlu dilakukan perbaikan akses infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Karena dengan fasilitas infrastruktur yang memadai, akan mempermudah dalam melakukan penggalian PAD.
“Misalnya, jalan Kawali-Panjalu diperbaiki dengan program pelebaran jalan dan penghotimixan. Apabila akses jalan sudah memadai, otomatis akan mempermudah mengembangkan potensi wisata di Panjalu. Begitu juga potensi parawisata dan agropolitan di daerah lainnya, perlu dibuka terlebih dahulu dengan memperbaiki akses infrastrukturnya” terangnya.
Menurut Asep, saat pembahasan anggaran tahun 2014, ajuan kebutuhan belanja daerah sempat mengalami defisit. Saat itu belanja daerah tahun 2014 sekitar 1, 5 triliun. Sementara total APBD Ciamis tahun 2014 hanya sekitar 1. 45 triliun. “ Tapi, saat itu kekurangan anggaran masih bisa ditangani, karena ada silpa (sisa) anggaran sekitar Rp. 120 milyar dari APBD 2013 yang tidak terserap. Namun, dengan terjadinya defisit, artinya APBD Ciamis masih belum sehat. Karenanya, butuh pemikiran semua pihak agar pada APBD Ciamis tahun berikutnya tidak mengalami defisit, “ ujarnya.
Ditemui terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis, Drs. Kusdiana, mengatakan, untuk mengetahui berapa besar belanja pembangunan atau belanja publik dari APBD Ciamis tahun 2014, jangan menghitung dari sisa belanja pegawai dari total APBD. Tetapi menghitungnya dari klasifikasi belanja langsung dan tidak langsung.
“Seperti contoh, anggaran belanja pegawai di luar gaji PNS ada yang masuk ke dalam klasifikasi belanja langsung, misalnya, honor PNS yang masuk ke dalam kegiatan program pembangunan. Begitu juga seperti dana hibah dan bansos yang disalurkan ke masyarakat. Meski bantuannya untuk masyarakat, tetapi anggaran itu bukan belanja langsung, tetapi masuk ke dalam belanja tidak langsung, “ terangnya, kepada HR, Selasa (11/03/2014).
Menurut Kusdiana, ada perhitungan lain untuk mengukur sebarapa besar belanja publik dalam APBD. Perhitungan itu tidak menyertakan anggaran gaji PNS sebesar Rp. 887 milyar. Karena gaji PNS sifatnya wajib yang harus dibayarkan dan tidak bisa dihapus atau dipindahkan ke pos anggaran lain.
“Apabila APBD ditambah silpa anggaran 2013 yang totalnya sekitar Rp. 1,52 triliun, jika dikurangi Rp. 887 milyar untuk anggaran gaji PNS, berarti ada sisa sekitar Rp. 600 milyar. Nah, apabila perhitungannya dari Rp. 600 milyar, sebarapa persen untuk belanja pembangunan? Jawabannya hampir 70% dari jumlah anggaran tersebut untuk alokasi pembangunan. Sementara sisanya untuk anggaran hibah, bansos dan lainnya,” ujarnya.
Menurut Kusdiana, setelah Pangandaran berpisah dari Ciamis, memang ada penambahan anggaran jika dihitung dari pengurangan beban kinerja dan alokasi pembangunan pada APBD Ciamis, meski tidak terlalu siginifikan.
“Dari belanja gaji PNS tentunya berkurang, karena ada yang pindah ke Pemkab Pangandaran. Begitu juga beban kinerja atau alokasi pembangunan menjadi berkurang setelah 10 kecamatan berpisah dari Ciamis,“ imbuhnya.
Namun begitu, Kusdiana sepakat perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkan besaran APBD Ciamis dengan melakukan penggalian potensi PAD. Disamping itu, lanjut dia, perlu juga melakukan penambahan anggaran dari bantuan pusat dan provinsi serta mengurangi beban yang ditanggung oleh APBD Ciamis.
“Mengurangi beban APBD Ciamis, contohnya memberikan beberapa pengelolaan jalan yang saat ini ditanggung Pemkab Ciamis kemudian diserahkan ke Pemprov Jabar. Seperti Jalan Lingkar Selatan Ciamis, Jalan Kawali- Panjalu dan Jalan Cisaga- Hayawang,” terangnya.
Apabila ada beberapa ruas jalan yang diserahkan pengelolaannya ke Pemprov Jabar, lanjut Kusdiana, anggaran yang ada bisa dialihkan untuk memperbaiki jalan lainnya yang masih dikelola oleh Pemkab Ciamis. “Intinya perlu pemikiran bersama untuk memecahkan persoalaan minimnya anggaran pembangunan yang dimiliki Pemkab Ciamis ini,” pungkasnya. (Bgj/Koran-HR)
