Para pengurus perwakilan Karang Taruna Desa/Kelurahan se-Jawa Barat, saat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Jejaring Kerja Karang Taruna di Hotel Endah Parahyangan Bandung.
Foto: Nanang Supendi/HR.
Banjar, (harapanrakyat.com)
Karang Taruna sebagai salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), harus mampu meningkatkan jejaring kerjanya dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Menurut Kasi Pengembangan Kelembagaan Sosial Bidang Sosial Dinsosnaker Kota Banjar, Irawan, S.Sos., bahwa dalam upaya memberdayakan Karang Taruna, hal terpenting adalah perlunya jejaring kerja organisasi sosial.
Upaya mewujudkan hal itu, pihaknya telah mengirimkan perwakilan pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Jejaring Kerja Karang Taruna yang diselenggarakan Dinsos Jabar, di Hotel Endah Parahyangan Bandung, Rabu (25/06/2014).
“Kami mengirimkan empat pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan yang diikutsertakan dalam kegiatan itu, diantaranya dari Desa Situbatu, Mulyasari, Kujangsari dan Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari,” kata Irawan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dengan mengikuti bimbingan teknis seperti itu, setidaknya pengurus akan lebih memahami betapa pentingnya membangun hubungan dan jejaring kerja dalam usaha menangani PMKS, khususnya di Kota Banjar. Karena, Karang Taruna merupakan mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sosial.
Sementara itu, Kadinsos Provinsi Jawa Barat, Arifin Harun Kertasaputra, mengatakan, Karang Taruna adalah organisasi sosial di desa dan kelurahan yang menjadi mitra terdepan dalam menangani PMKS di wilayahnya masing-masing.
Dinsos selaku pembina fungsional, melakukan peran strategis dalam memberdayakan Karang Taruna sesuai tugas dan fungsinya. Besarnya permasalahan kesejahteraan sosial yang terus ditangani, yaitu kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, keterpencilan, keterlantaran dan korban bencana serta item PMKS lainnya, membutuhkan keseriusan dan kerja keras dari semua pihak.
“Dengan demikian, tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan tanpa melibatkan segenap PSKS di daerah. Salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan organisasi sosial garda tedepan yang tidak lain adalah Karang Taruna,” kata Arifin. (Nanks/R3/HR-Online)
