Mobil dinas (mobdin) Suzuki Ertiga bantuan dari Pemrov. Jabar yang diterima 26 kepala desa/lurah se-Kota Banjar.Photo: Nanang Supendi/HR.
Banjar, (harapanrakyat.com),-
Bantuan mobil dinas (mobdin) dari Pemprov. Jabar tahun anggaran 2014 untuk 26 kepala desa/lurah, serta 4 sekretaris kecamatan (sekmat) se-Kota Banjar, yang pengadaannya dilakukan Pemerintah Kota Banjar (Pemkot), mendapat tanggapan beragam dari kalangan aktivis mahasiswa dan akademisi.
Salah satunya datang dari aktivis mahasiswa STAIMA Al-Azhar Citangkolo, sekaligus Ketua II Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Wahidan. Dia mengatakan, belum begitu penting jabatan kades/lurah di Kota Banjar difasilitasi mobil dinas.
“Ruang lingkup jangkauan kedinasan di daerah Kota Banjar itu kecil. Jadi dengan diberikannya kendaraan dinas berupa sepeda motor pun sudah cukup, dimana beberapa tahun lalu pemerintah desa dan kelurahan sudah mendapatkan bantuan sepeda motor dari Gubernur Jabar ” kata Wahidan, kepada HR, Minggu (10/08/2014).
Menurut dia, sebaiknya gunakan dulu kendaraan yang sudah ada karena kondisinya masih baik. Nanti, setelah kinerja kades/lurah dinilai berjalan baik secara keseluruhan, baru pemerintah memikirkan untuk pengadaan mobdin bagi para pejabat tersebut.
Wahidan menilai, dengan diberikannya bantuan mobdin berupa Suzuki Ertiga, maka jabatan kades/lurah di Kota Banjar dianggap memiliki fasilitas dinas cukup mewah dibandingkan apa yang diterima jabatan sekmat.
“Padahal dilihat jabatan, sekmat itu lebih tinggi, tapi mobdin yang diterimanya berupa Suzuki Carry yang harganya lebih murah. Ini sejatinya mengesampingkan keadilan dari fungsi jabatan sekmat,” ujarnya.
Kalau mobil itu diberikan sebagai mobil operasional, lanjut Wahidan, memang tepat. Atau lebih tepatnya lagi anggaran Pemprov. Jabar sebesar Rp. 4 milyar itu digunakan untuk pengadaan mobil ambulance bagi setiap desa/kelurahan.
Dengan begitu, apabila ada warga yang tertimpa musibah seperti halnya sakit maupun kematian, maka bisa terlayani oleh mobil ambulance milik pemerintah desa/kelurahan. Sehingga warga tidak akan menerima bantuan ambulance dari partai tertentu.
“Selain itu, jika bantuan yang diberikan berupa mobil ambulance, baik kades atau lurah maupun warga, tidak bisa menggunakannya untuk kepentingan di luar peruntukkannya. Namun saat ini ada kesempatan untuk digunakan hal lain, karena bantuan kendaraannya berupa mobil Ertiga,” katanya.
Wahidan juga mengatakan, dalam konteks politik, kedepannya jabatan kades/lurah di Kota Banjar begitu prestise. Lantaran, kursi kades juga punya nilai politis seperti halnya kursi DPRD. Maklum saja posisi ini didentikan penjelmaan dari rakyat sebagai hasil Pilkades.
“Ya ini akan menarik ditunggu, akan semakin banyak figur-figur yang bakal menginginkan jabatan kades. Banyaknya peminat menjadikan suasana Kota Banjar penuh intrik dan perseteruan, sehingga menjelma persaingan yang lebih tinggi lagi dalam memperebutkan kursi kades dalam ajang pemilihan calon kepala desa,” ujarnya.
Menurut Wahidan, karena sudah terlanjur ada, sekarang tinggal bagaimana mobil itu bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat, jangan sampai mobdin hanya dikuasai oleh kades/lurah saja. Tetapi, siapa pun yang mau pakai untuk keperluan mengantar warga ke rumah sakit atau keperluan kemasyarakatan lainnya harus diperbolehkan.
Dia beralasan, pasalnya, mobil tersebut bukan diperuntukan bagi kades/lurah, namun untuk menunjang pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan serta mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Sebab, pembelian dan perawatannya pun berasal dari uang rakyat.
Pihaknya mengajak kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi, jangan sampai mobil bantuan itu disalahgunakan oleh kades dan lurah, maupun oleh birokrasi pemerintahan desa dan kelurahan.
“Dengan fasiltas mobdin, kinerja kades dan lurah harus benar-benar lebih meningkat. Dalam hal ini pula, Pemkot Banjar harus mampu bersikap tegas mendorong kinerja mereka supaya lebih baik lagi. Karena terpenting adalah pelayanan publik yang harus dibenahi, dan yang sudah dijalankan dan dianggap baik harus dipertahankan,” harap Wahidan.
Sementara itu, tanggapan dari kalangan akademisi diungkapkan Ketua LPPM STISIP Kota Banjar, Arif Budiman, S.IP. menurutnya, bantuan mobdin yang diberikan kepada kades/lurah dan sekmat merupakan bentuk tanggung jawab Pemkot Banjar yang patut diapresiasi.
Harapannya, dalam menjalankan roda pemerintahan kinerja para kades/lurah bisa lebih optimal, termasuk dalam pelayanan publik harus semakin baik, sehingga betul-betul tercapai good governance di Kota Banjar.
Selain itu, kades/lurah harus mampu berpikir lebih cerdas, inovatif dan kreatif dalam menjalankan pemerintahannya. Mampu mengembangkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan masing-masing.
Namun, menurut dia, adanya mobdin sebagai penunjang kedinasan kades/lurah harus pula bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warganya, dalam hal ini untuk pelayanan publik.
“Saya sempat kaget juga ketika membaca berita itu, belum apa-apa saat Lebaran kemarin ternyata mobdin sudah dipakai keluar kota oleh salah satu kades untuk acara berkunjung ke mertuanya,” kata Arif.
Dia menghimbau agar nanti saat dibutuhkan warga untuk keperluan mengantar yang sakit, atau kebutuhan dalam bentuk sosial kemasyarakatan lainnya tidak berbenturan dengan acara kedinasan kades/lurah.
Sebab kalau itu terjadi maka peruntukkannya menjadi semu, yang akhirnya hanya dikuasai kades/lurah. Arif mengaku khawatir kades/lurah mengambil kebijakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya saja.
“Jangan sampai pula mobil bantuan itu berada di garasi rumah kades atau lurah, tapi dalam waktu tertentu harus ada di kantor desa. Belum lagi saat kades atau lurah melepas penat selepas kerja, bisa saja mobilnya sering nongkrong di parkiran Mal di luar kota, atau Supermarket. Hal-hal seperti ini hendaknya dihindari untuk menjaga laporan dari masyarakat,” pungkas Arif. (Nanks/Koran-HR)
