Foto: Ilustrasi
Banjar, (harapanrakyat.com),-
Bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga BBM kepada masyarakat miskin. Sejumlah warga Kota Banjar meminta program tersebut harus tepat sasaran.
Pengurangan subsidi ditujukan agar rakyat dapat menerima haknya dengan tepat, akan tetapi bila kompensasi itu tidak tepat sasaran, maka rakyat akan makin bertambah susah.
Hal itu dikatakan Sudan, warga Desa Langensari, Kec. Langensari, yang ditemui HR Online saat tengah melakukan pembayaran listrik di Kantor Pos Langensari, Sabtu, (22/11/2014).
Sebab, lanjut Sudan, program PSKS itu serupa dengan program dana kompensasi BBM sebelumnya yaitu BLSM. “Saat itu pun banyak ditemukan penerima program tak sesuai dengan kriteria, malah warga miskin tidak terdata. Yang tidak berhak menerima, yang harus menerima gigit jari,” ketusnya.
Mengingat hal itu, Sudan berharap kepada pemerintahan Jokowi-JK agar mampu melakukan pendataan secara baik dan benar. Sehingga, tidak akan terjadi kesalahan bagi penerima PSKS.
“Ingat loh, subsidi itu hak rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum Peduli Muktisari, Eman, mengatakan, pemerintahan yang katanya pro rakyat sekarang ini, harus bisa memperbaiki kesalahan pemberian kompensasi BBM seperti pemerintahan lalu.
“Masa sekarang masih terjadi kesalahan pemberian bantuan, kan sudah berkali-kali dirancang setiap ada penyesuaian harga BBM,” ucapnya.
Pemerintahan Jokowi-JK saat ini haruslah lebih baik dalam pendataan, serta verifikasi data ulang. Untuk itu, Eman menganggap pentingnya pemerintah bekerjasama dengan pihak RT/RW setempat, atau dengan pihak Desa/Kelurahan. “Tujuannya agar penerima PSKS tepat sasaran, dan adanya data yang terbuka se-transparan mungkin. Agar meminimalisir penyelewengan,” harapnya. (Nanang S/R1/HR-Online)
 sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga BBM kepada masyarakat miskin. Sejumlah warga Kota Banjar meminta program tersebut harus tepat sasaran.){kind=link}