Berita Banjar (harapanrakyat.com),- Demo mahasiswa Aliansi Cipayung Plus dan Buruh Kota Banjar, Jawa Barat tolak kenaikan harga BBM bersubsidi diwarnai dengan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.
Adapun aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian terjadi karena massa ingin bertemu dengan Walikota Banjar. Sayangnya massa dihalau oleh petugas yang melakukan pengamanan.
Hal itu terjadi saat mahasiswa menyampaikan tuntutannya di depan kantor Walikota Banjar, pada hari Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Aliansi Cipayung Plus dan Buruh Kota Banjar Demo dan Sampaikan 4 Tuntutan
Korlap aksi demo, M. Lutfhi Hakim mengatakan, meskipun terjadi aksi saling dorong dengan petugas, namun demo tersebut merupakan bagian dari ikhtiar untuk tolak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Ini bagian dari ikhtiar di mana kami tetap konsisten dengan keberpihakan kita kepada masyarakat. Artinya pemerintah itu harus bisa mengukur dengan kondisi masyarakat saat ini,” kata M. Lutfhi Hakim.
Selain aksi saling dorong, pantauan HR Online di lapangan dalam aksi demo tolak kenaikan BBM di Kota Banjar, mahasiswa juga sempat menurunkan bendera merah putih yang berada di depan kantor Walikota menjadi setengah tiang.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Terpisah, Ketua IMM Kota Banjar M Nugia Alamsyah mengatakan, diduga akibat aksi saling dorong dengan petugas ada salah seorang mahasiswi yang mengalami luka robek pada bagian kaki kirinya.
“Ada salah satu kader IMMawati yang terkena dampak kericuhan tadi dan membuat kaki kirinya terluka,” katanya.
Menurutnya, peristiwa itu merupakan hal yang tidak diinginkan dan menganggap bentuk tidak becusnya aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Sehingga ia meminta agar pihak kepolisian bertanggung jawab.
“Tragedi tadi memang bukan yang kami inginkan dan itu membuat kami merasa terpukul. Kejadian tadi merupakan bentuk tidak becusnya pihak kepolisian yang mengamankan kegiatan demonstrasi. Kami mengutuk keras atas tindakan represif pihak kepolisian,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
