Banjar, (harapanrakyat.com),- Terkait Kota Banjar meraih peringkat tiga besar dalam lomba kinerja pelayanan publik tingkat Provinsi Jawa Barat, mendapat tanggapan dari LBH SMKR dan LSM Pelangi.
Atas keberhasilan itu pegawai negeri sipil (PNS) jangan lantas bertepuk dada. Prestasi tersebut merupakan cambuk bagi Pemerintah Kota Banjar untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Ketua LBH SMKR Kota Banjar, Teteng Kusdjiaji, SH., mengatakan, Sabtu (6/8), bahwa menurut orang luar, pelayanan publik di Kota Banjar lebih bagus daripada di daerah lain. “Pengalaman di lapangan, ceuk urang luar katanya pelayanan publik lebih bagus di Banjar ketimbang Ciamis. Padahal yang saya rasa tidak seperti itu, lantaran masih belum optimal,” katanya, Sabtu (6/8).
Lanjut Tetang, pada kenyataannya, kalau tidak didorong para aktivis, pelayanan publik tidak akan ditingkatkan. Padahal, memberikan pelayanan yang baik itu, tidak harus menunggu aktivis bergerak.
Tetang mencontohkan, dirinya sering mengurus warga miskin ke rumah sakit dan sekolah. Setelah dibelakangnya ada dorongan dari aktivis, baru pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada warga tersebut.
“Jadi dalam memberikan pelayanan publik itu, apakah memang kesadaran dari pemerintah sendiri, atau karena desakan dari luar,” tanyanya.
Selain itu, dia juga menyoroti mengenai kinerja PNS yang bertugas sebagai pelayan publik, dan SDM yang ada di Kota Banjar. Teteng mempertanyakan, siapa yang bekerja di bagian pelayanan publik, apakah PNS atau tenaga honorer.
Pasalnya, meski Pemkot Banjar paling tinggi rasio PNS-nya dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, 1:9 rasionya, yaitu 1 PNS melayani 9 masyarakat. Namun, realitanya di lapangan lebih dominan bekerja adalah tenaga honorer.
”Kalau ada yang beranggapan SDM di Banjar kurang, moal ge Banjar jadi juara ini lah, juara itu lah, tapi pencapaian itu diraihnya dengan cara seperti apa, apakah karena ketulusan PNS akan pekerjaannya sebagai pelayan publik, atau karena dorongan pihak luar. Jadi bukan kurang SDM, justru mental PNS yang bobrok, selama ini masih mengandalkan tenaga honorer, meskipun tidak semua. Makanya PNS jangan bertepuk dada,” kata Tetang.
Lain halnya dengan pendapat Iwan Syarifudin dari LSM Pelangi. Menurut dia, pelayanan publik di Kota Banjar sudah bisa dibilang optimal. Cuma, pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat dengan jelas dan tegas, mengenai proses yang harus ditempuh, sehingga masyarakat bisa mengerti.
Dia mencontohkan, misalnya permohonan perijinan untuk kegiatan, seperti perijinan pada pelaksanaan Pasar Ramadhan. Di satu sisi si pemohon ijin harus memahami dulu prosedur yang harus ditempuh, dan pemerintah harus memberikan pemahaman bagaimana tahapan-tahapan yang harus ditempuh itu.
Jangan sampai terjadi lagi salah persepsi bahwa rekomendasi itu sama dengan ijin, sehingga menimbulkan opini lain di masyarakat. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga perlu dioptimalkan.
“Prestasi itu suatu cambuk bagi Pemerintah Kota Banjar untuk bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan publiknya, sekaligus menjadi pemicu kinerja pemerintah supaya lebih dioptimalkan,” katanya, Minggu (7/8).
Sedangkan untuk pelayanan publik di sektor pendidikan, kata Iwan, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas mengenai berapa anggaran tersedia untuk siswa tidak mampu, serta berapa pula kuotanya di setiap sekolah.
Karena terkadang pihak sekolah tidak mensosialisasikan kepada orang tua calon siswa, berapa kuota bagi siswa tidak mampu. Kemudian, pemberiannya pun harus selektif supaya bantuan tepat sasaran.
“Jangan sampai ketika ada LSM menguruskan anak tidak mampu ke sekolah, baru mengakomodirnya. Seharusnya pihak sekolah jangan melihat siapa yang menitipkannya, namun harus merasa bahwa memang siswa tidak mampu itu perlu dibantu,” terangnya.
Dia menambahkan, mengenai jumlah PNS di Kota Banjar, jika benar rasionya 1 berbanding 9, maka hal itu sudah sangat hebat, sehingga masyarakat benar-benar akan mendapat pelayanan yang memuaskan. (Eva)
