Penghentian PPKM di Indonesia, Wapres Ma’ruf Amin: Masih Lihat Kondisi Usai Nataru

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin buka suara soal penghentian PPKM di Indonesia. Rencananya, pemerintah akan memutuskan berlaku atau tidaknya PPKM pasca libur Natal dan tahun baru (Nataru).

“Memang di Indonesia wabah virus sepertinya kian menurun. Jadi sudah ada keinginan menghentikan PPKM agar kembali normal,” kata Ma’ruf Amin di Nusa Dua, Bali, dikutip Jumat (23/12/2022).

“Tapi masih harus melihat dulu dampak dari Natal dan tahun baru akan seperti apa,” lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah akan mencabut status PPKM jika situasi Covid-19 di Indonesia terbukti lesu pasca Nataru.

“Kalau situasinya masih landai, saya kira kita bisa mulai untuk menghentikan PPKM,” ujarnya.

Namun, Ma’ruf mengingatkan masih ada ancaman lonjakan kasus Covid-19 akibat varian baru virus corona seperti di China.

“Berdasarkan beberapa analisa dari para ilmuwan ahli, kita tetap waspada karena di China wabah ini sedang naik. Jangan sampai kenaikan di China mempengaruhi kita,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk mendukung rencana penghentian PPKM di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya.

Salah satunya dengan terus meningkatkan jumlah vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia.

Baca Juga : Status Endemik Covid-19 di Indonesia Segera Diumumkan Presiden Jokowi

“Sehingga virus tidak ada berpengaruh lagi karena sudah ada booster, jadi kita punya imunitas, itu yang terus kita lakukan dan waspadai,” pungkasnya.

Ahli Epidemiolog Buka Suara soal Penghentian PPKM di Indonesia

Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung terkait kebijakan PPKM kemungkinan akan berakhir pada akhir tahun 2022.

“Mungkin akhir tahun kita akan deklarasikan PSBB-PPKM. Kita stop pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat,” kata Jokowi pada Rabu (21/12/2022).

Kendati demikian, ahli epidemiologi, Dicky Budiman mengatakan, Indonesia saat ini masih memerlukan PPKM untuk mencegah penularan Covid-19.

Pasalnya, sebentar lagi akan menghadapi perayaan Natal dan tahun baru 2023 yang akan memicu peningkatan mobilisasi masyarakat.

“Jadi saya kira penghentian PPKM di Indonesia belum waktunya tapi nanti setelah Nataru, karena di Nataru 16 persen penduduk Indonesia itu mobile,” katanya Kamis (22/12/2022).

Meski demikian, Ia tidak memungkiri kasus Covid-19 di Indonesia memang tidak mengalami peningkatan. Namun, pandemi belum mencapai garis finis.

“Indonesia dalam kondisi baik, ya kita syukuri itu, tapi belum selesai. Ibarat lari marathon, dekat, sedikit lagi, jadi sabar,” ungkapnya.

“Toh PPKM tidak harus setingkat 3 atau 4. Bahkan level 1 tidak terlihat terlalu mencolok,” lanjutnya.

Selain itu, PPKM sebenarnya tetap penting untuk memberikan dampak psikologis bagi masyarakat dan pemangku kepentingan supaya tetap waspada.

Menurutnya, implementasi di lapangan sebenarnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Yang saya khawatirkan, ketika sekaran terjadi penghentian PPKM di Indonesia, ujung-ujungnya banyak yang cuek lagi.” Pungkasnya. (Revi/R12/HR-Online/Editor-Rizki)