harapanrakyat.com,- Husein Ali Rafsanjani guru muda yang mengundurkan diri sebagai ASN di Kabupaten Pangandaran menepis pernyataan Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani yang menyebut Husein dari awal tidak ingin jadi CPNS.
Sebelumnya video Husein Ali Rafsanjani yang mengungkap adanya dugaan pungli di lingkup Pemkab Pangandaran viral.
Husein yang melaporkan dugaan pungli tersebut mengaku mendapat intimidasi hingga ancaman pemecatan. Lantaran tak tahan dengan intimidasi tersebut, Husein kemudian mengundurkan diri sebagai ASN.
Dalam video terbaru yang diunggah Husein di akun TikTok husein_ar, ia menepis pernyataan dari Kepala BKPSDM Pangandaran.
“Tentang pernyataan dari kepala BKPSDM Pangandaran saya akan me-react sedikit pernyataan dari beliau. Headlinenya seperti ini, Husein Ali dari awal tidak ingin jadi PNS cuman disuruh ibunya,” kata Husein dalam video di akun TikTok husein_ar, Selasa (9/5/2023).
Pernyataan yang dimaksud Husein adalah tanggapan Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani yang disampaikan kepada harapanrakyat.com. Pernyataan tersebut dinilai Husein tidak masuk akal.
Baca Juga: BKPSDM Pangandaran: Husein Ali Rafsanjani dari Awal Tidak Ingin Jadi PNS, Cuma Disuruh Ibunya
“Sekarang saya tanya kepada kalian, karena saya tahu banyak yang follow saya guru muda dan mahasiswa pendidikan. Saya tanya ke kalian, siapa mahasiswa pendidikan atau guru-guru yang tidak ingin bercita-cita atau ingin menjadi PNS, siapa? Apakah pernyataan (Kepala BKPSDM ini masuk akal atau tidak?” tegasnya.
Secara tersirat, Husein mengakui ia pernah melontarkan kalimat tidak ingin jadi PNS. Namun, pernyataan itu keluar lantaran ia sedang diintimidasi.
“Adapun pernyataan itu keluar dari mulut saya mungkin karena posisi saya atau keadaan saya di Pangandaran saat itu, bukan sebelum itu,” katanya.
Pernyataan BKPSDM Pangandaran Disanggah Husein
Husein juga mempertanyakan tidak adanya anggaran transportasi untuk Latsar, padahal daerah lain mampu memberangkatkan CPNS menuju lokasi Latsar tanpa ada pungutan biaya transportasi.
“Yang kedua, dari awal APBD DPA-nya tidak dianggarkan untuk transportasi (Husein mengutip pernyataan Kepala BKPSDM di harapanrakyat.com, red). Lalu pertanyaan dari saya, kenapa daerah lain bisa memberangkatkan CPNS-nya tanpa ada biaya transportasi?” tanyanya.
Husein juga menduga Kepala BKPSDM tahu tentang adanya pungutan biaya transportasi tersebut.
“Yang kedua pertanyaannya mereka sebagai CPNS mengatur biayanya sendiri. Berarti secara tidak langsung bapak tahu ada pungutan itu kan? Bapak juga harusnya tahu ada perkataan bahwa ikut tidak ikut rombongan, berangkat sendiri atau bareng-bareng, sakit atau hamil, tetap harus bayar? Berarti Bapak tahu, kenapa Bapak diam?” tanya Husein.
Pungutan yang dimaksud Husein adalah biaya transportasi sebesar Rp 210 ribu yang diminta dari CPNS peserta Latsar di Kabupaten Pangandaran. Selain pungutan tersebut, Husein dan peserta lainnya juga diminta biaya sebesar Rp 350 ribu.
Husein kemudian melaporkan dugaan pungli tersebut yang berujung dengan intimidasi dan membuatnya mengundurkan diri sebagai ASN guru di SMPN 2 Pangandaran. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
