Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan kembali akan mengajukan audit terhadap semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia.
Pernyataan itu Ia sampaikan setelah persidangan kasus penghinaan terhadapnya yang melibatkan Haris Azhar dan Fatia. Dalam persidangan yang sempat memanas itu, Luhut hadir sebagai saksi.
Pasca persidangan, Ia mengatakan ingin mengetahui terkait pendanaan LSM di seluruh Indonesia. Sebab, menurutnya banyak LSM yang menerima aliran dana dari negara asing.
“Ada kecurigaan campur tangan asing lewat LSM. Karena itu saya ingin audit mendapat (dana-red) dari mana mereka,” katanya di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (7/6/2023).
Baca Juga : Luhut Minta KPK Tak Sering OTT, ICW: Tak Senang KPK Berantas Korupsi?
Selain itu, menurut Luhut, banyak LSM yang menggunakan dana untuk keperluan tidak jelas, karena itu adanya audit LSM ini menjadi penting.
“Untuk ke depannya, saya akan meminta LSM-LSM tersebut diaudit. Terlebih lagi ada banyak dari mereka yang menggunakan dana untuk keperluan tidak jelas,” ujarnya.
Luhut Pernah Berencana Ajukan Audit LSM Soal Data
Rencana Luhut mengadakan audit terhadap LSM di Indonesia ternyata bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, pada November 2021 Ia pernah berencana melakukan audit LSM setelah mendapat kritik soal data deforestasi.
Melansir suara.com, Luhut mendapat kritik terkait data tersebut dari kalangan aktivis lingkungan hidup. Saat itu, mereka membantah data tingkat deforestasi Indonesia yang diklaim pemerintah menurun.
Baca Juga : Luhut Sebut OTT KPK Tidak Baik, Kritiknya Tuai Polemik
Kemudian, mantan Dubes RI di Singapura ini menjawab bantahan itu dengan mengatakan data milik para aktivis tersebut tidak benar. Lantas, Luhut pun menyatakan akan melakukan audit terhadap LSM.
“Sudah saya katakan, akan saya audit. Jangan menyampaikan berita yang salah, nggak bener dong kamu,” ungkapnya.
Respon Koalisi LSM Soal Luhut Ajukan Audit
Ketika itu, rencana Luhut melakukan audit menuai kritik dari sejumlah pihak, begitupun dengan pernyataannya kali ini.
Melalui koalisi LSM, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi mengecam rencana luhut tersebut, karena menurutnya audit LSM tidak memiliki landasan hukum.
Baca Juga : Penerapan PPKM Level 3 saat Nataru Dibatalkan, Pemerintah Perketat Ini
Bahkan, Zenzi menyebut, hal itu merupakan tindakan anti kritik dan merupakan upaya pemerintah untuk mengontrol sipil dan dapat membahayakan demokrasi.
“Mengecam audit yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Audit ini adalah tindakan anti kritik pemerintah melalui Menko Marves, yang mana bukan bagian dari kewenangannya.” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (7/6/2023).
“Masih banyak hal lain yang yang lebih penting untuk diaudit pemerintah, dari pada terhadap LSM.” Pungkasnya. (Rizki/R12/HR-Online)
 di Indonesia.){kind=link}